Berita

Nyarwi Ahmad/Net

Politik

Kemana Politikus Papua, Mana Kontribusi Mereka Untuk Perdamaian Papua?

JUMAT, 30 AGUSTUS 2019 | 11:06 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keberadaan politikus yang ada di Papua dipertanyakan lantaran tidak adanya kontribusi dalam menjaga situasi kondusif hingga terjadinya kerusuhan. Padahal, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Papua.

Director for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad mengatakan, kerusuhan yang terjadi di Papua bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah. Namun, seluruh politikus yang ada di Papua juga memiliki tanggung jawab yang sama.

Menurut Nyarwi, partai politik dan politikus Papua seharusnya menunjukan kontribusi mereka dengan menjaga perdamaian, kondusifitas di Papua sebagai representasi wakil wilayah-wilayah bumi cenderawasih.


"Semuanya itu harus bisa menunjukkan kontribusinya, tidak hanya dalam pembangunan di Papua yang mungkin selama ini mereka melakukan sebagai proses politik seperti biasanya. Tetapi juga merumuskan kebersamaan itu sebagai bangsa," ucap Nyarwi Ahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (30/8).

Politikus, lanjut Nyarwi, jangan hanya turun bertemu masyarakat pada saat Pemilu. Namun, setelah pemilu juga masih memiliki tanggung jawab utama yakni menjaga persatuan dan kesatuan di Papua.

"Nah ini kan problemnya kompleks ya bukan hanya soal ekonomi tetapi juga kultural dan budaya. Nah budaya itu kan tentu butuh kedekatan, butuh policy, butuh cara-cara yang melibatkan kebersamaan ya," jelasnya.

"Elit-elit yang ada disana harus punya kontribusi dan harus bisa menunjukkan perannya dalam membangun kerekatan horizontal dan vertikal ya," tegasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya