Berita

Kerusuhan di Manokwari/Net

Nusantara

Tidak Hanya Pemerintah Dan Elit, Masyarakat Juga Harus Turut Andil Redam Aksi Di Papua

JUMAT, 30 AGUSTUS 2019 | 11:03 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tidak hanya tanggungjawab pemerintah maupun elit, keterlibatan seluruh masyarakat sangat diperlukan untuk meredam aksi di tanah Papua.

Director for Presidential Studies-DECODE Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad mengatakan, aksi yang berujung kerusuhan di Papua bisa diredam ketika dilakukan bersama-sama.

"Rekonsiliasi kebangsaan itu perlu dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya dari pendekatan dari atas, elit-elit saja. Tetapi juga perlu mengakomodasi atau mengembangkan model pendekatan dari bawah. Yaitu melibatkan masyarakat dan juga mengajak atau membangkitkan masyarakat Papua untuk sama-sama memiliki Indonesia," ucap Nyarwi kepada redaksi, Jumat (30/8).


Keterlibatan seluruh masyarakat sangat diperlukan agar saling merasakan persaudaraan dan memiliki rasa simpati dan empati terhadap masyarakat di tanah Papua.

"Sebaliknya, bukan hanya masyarakat Papua tetapi seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama merasa bersaudara dan punya empati, simpati dan rasa persaudaraan ke Papua," lanjut Nyarwi.

Keterlibatan seluruh masyarakat sangat diperlukan agar tidak lagi adanya sentimen prasangka buruk terhadap masyarakat Papua.

"Interaksi itu memang harus diciptakan secara bersama-sama, secara natural sehingga sentimen prasangka dalam proses interaksi itu secara natural bisa kita kurangi. Karena kalau itu misalnya kita gagal menjalankan proses itu, bisa jadi kan prasangka-prasangka ya," tegasnya.

Dengan demikian, pemerintah juga diharapkan untuk mengajak seluruh masyarakat supaya sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia.

"Dan ini butuh pendekatan yang tidak hanya dari elit, jadi masyarakat harus sama-sama diajak berpartisipasi untuk mengembangkan kebersamaan bangsa, rasa simpati, rasa kebersamaan atau rasa persaudaraan," pungkas Nyarwi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya