Berita

Fahri Hamzah minta pemerintah segera hentikan pemblokiran akses internet di Papua/Net

Politik

Minta Segera Hentikan Pemblokiran Internet Di Papua, Fahri Hamzah: Aktifkan Jalan Pikiran

JUMAT, 30 AGUSTUS 2019 | 10:39 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sebuah bangsa lahir karena ide-ide yang dipeluk bersama. Jika tak lagi saling bicara dan malah saling mengumpat, maka teriris rasa dan luka.

"Bara api menyebar di jalan-jalan kota, maka bacalah dan bicara," begitulah pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (30/8).

Saat ini, Lanjut Fahri, media internasional sudah menyorot pemblokiran internet yang terjadi di wilayah Papua. Ini bisa jadi preseden buruk bagi Indonesia di mata dunia.


"Saya mohon Kemkominfo menghentikan blokir media sosial dan segera mengaktifkan jalan pikiran," tegas Fahri.

"Jangan larang orang bicara. Biarkan orang menyampaikan berita apa adanya. Agar kita tahu apa isi hati dan kepala," sambungnya.

Hal tersebut bukan tanpa dasar. Sebab, Fahri khawatir kerusuhan yang masih terjadi di Papua disebabkan karena mereka tak bisa berkata-kata. Tak bisa menyampaikan isi hati dan pikiran.

"Ajaklah rakyat bicara. Rakyat itu menyimpan kearifan. Asal pemimpin punya ruang hati yang luas. Kebaikan akan tumpah ruah," lanjut Fahri.

Fahri kembali menegaskan, kita tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan terhadap kata-kata dan jalan pikiran harus dibuka.

"Sekarang kita tahu, pentingnya jalan pikiran melebihi jalan fisik," pungkasnya.

Pemblokiran layanan data internet di Papua terus berlanjut sejak kerusuhan di wilayah tersebut pecah lebih dari satu pekan ke belakang. Kemkominfo menyatakan, pemblokiran tersebut akan berlangsung sampai situasi dan kondisi Papua benar-benar normal.  

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya