Berita

Hendardi/Net

Politik

Capim KPK Terkesan Tak Ngerti Hukum, Begini Pembelaan Pansel

JUMAT, 30 AGUSTUS 2019 | 07:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menyelesaikan uji tes wawancara dan uji publik terhadap 20 calon pimpinan KPK.

Namun sejumlah kalangan, menilai para kandidat Capim KPK ini terlihat sangat kurang menguasai materi tentang pemberantasan korupsi. Ditambah lagi rekam jejak capim KPK juga dianggap bermasalah.

"Yang mendaftar menjadi Capim KPK berasal banyak latar belakang yang berbeda bukan hanya dari kalangan hukum. Silahkan saja kalau ada kesan orang itu tidak menguasai," kata Anggota Pansel Capim KPK Hendardi, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (29/8).


Untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap undang-undang KPK, Capim secara objektif harus membuat makalah.

"Seleksi ini pun lebih banyak itemnya. Contohnya psikotes yang dilakukan dua kali. Disamping juga tes kesehatan, uji publik juga sebagai pertimbangan," jelas Hendardi.

"Dari latar belakang berbeda itu mungkin tidak seluruh bisa menjangkau. Namun itu justru kita lihat sebagai bahan penilaian kita. Senin nanti disebutkan," tandasnya.

Dari 20 nama yang mengikuti tes tersebut, empat orang merupakan perwira polisi, tiga jaksa, dan seorang pensiunan jaksa. Adapun komisioner KPK 2015-2019 hanya Alexander Marwata.

Seorang pegawai KPK juga dinyatakan lolos. Sepuluh calon lain yang lolos berprofesi hakim (1 orang), advokat (1), pegawai negeri sipil (3), dosen (3), karyawan BUMN (1), dan penasihat menteri (1).

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

September 2026, Industri Kayu Tertekan Karhutla

Rabu, 30 September 2026 | 20:27

Komisaris Asuransi Tokio Marine Indonesia Dicecar KPK Soal Pencairan Komisi Fiktif Asuransi Pelni

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Prabowo Minta Efisiensi APBN Tetap Terukur demi Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Insentif Pajak Gaji Karyawan di Bawah Rp10 Juta Berlanjut Hingga 2027

Rabu, 30 September 2026 | 19:51

Bulu Tangkis Sumbang 6 Medali Asian Games, BNI Apresiasi Pembinaan PBSI

Rabu, 30 September 2026 | 19:36

Pancasila, Persatuan, dan Ujian Geopolitik

Rabu, 30 September 2026 | 19:23

33,2 Juta Keluarga Akan Terima Bantuan Beras 10 Kg selama Oktober-Desember

Rabu, 30 September 2026 | 19:12

Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp31 Triliun di Kuartal IV 2026

Rabu, 30 September 2026 | 19:01

Dakwah Ekonomi Syarikat Islam Sejalan dengan Visi Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:34

Pengelolaan Gambut di Riau Jadi Rujukan Badan Baru Bentukan Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:28

Selengkapnya