FSP BUMN: Pergantian Dirut BTN Dan BRI Adalah Hal Wajar

BUMN merupakan sebuah korporasi dan organisasi profit oriented dan bukan sebagai organisasi dalam sebuah pemerintahan. Meski sebagai aset negara, BUMN tunduk pada UU Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terpisah dari keuangan negara.

“Jadi pergantian Dirut BTN dan BRI adalah hal yang wajar,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Arief Poyuono dalam keteranganya, Kamis (29/8).

Disamping itu, Arief menegaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan sebuah kepentingan dari para pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas untuk mengambil keputusan dalam rangka strategi bisnis, termasuk agenda mengganti direksi maupun aksi korporasi. BUMN kata Arief, didorong untuk bisa menghasilkan deviden atau keuntungan.

Terkait penolakan Suprajarto yang sebelumnya sebagai Dirut BRI dan diminta menduduki jabatan Direktur Utama Bank BTN adalah satu hal yang wajar dan menjadi hak pribadi.

Arief berpendapat, terkait penolakan itu justru jadi catatan bagi Suprajarto yang dianggap tidak berani menerima tantangan untuk menjadikan BTN lebih baik.

“Kalau cuma jadi Dirut Bank BRI yang beraset besar dan jadi bank tempat penempatan dana anggaran untuk bansos  gampang aja sih,” demikian Arief.

Sebelumnya, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), Kamis (29/8) menetapkan Suprajarto sebagai Direktur Utama (Dirut).

Kamis malam (29/8), setelah ditunjuk menjadi Dirut BTN, Suprajarto menyatakan mundur dan menolak keputusan RUPSLB.