LSI saat rilis hasil survei tentang pemberantasan korupsi/RMOL
Rakyat Indonesia akan bereaksi jika ada upaya pelemahan terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh lembaga lainnya.
Reaksi itu akan timbul lantaran tingkat kepercayaan publik terhadap KPK sangat tinggi berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Peneliti senior LSI, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kepercayaan publik terhadap lembaga KPK paling tinggi dibanding lima lembaga lainnya yakni Presiden, Polisi, Pengadilan, DPR dan Partai Politik.
Dimana hasil survei itu menunjukkan sebanyak 84 persen responden percaya terhadap lembaga KPK. Dibawahnya terdapat Presiden yang mendapatkan angka sebesar 79 persen publik percaya.
"Mereka percaya terhadap KPK total mencapai 84 persen. Itu yang paling banyak. Artinya diantara lembaga-lembaga yang kita uji Itu, KPK tingkat kepercayaannya tinggi. Trust rakyat terhadap presiden itu 79 persen. Jadi institusi yang paling tinggi setelah KPK adalah presiden," ucap Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan hasil survei di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).
Sedangkan lembaga polisi sebesar 79 persen, pengadilan sebesar 71 persen, DPR sebesar 66 persen dan Partai politik sebesar 53 persen.
Dari hasil survei itu, LSI menilai, lembaga lainnya agar tidak main-main dengan masyarakat Indonesia ketika ingin berupaya melemahkan KPK.
"Apa poinnya ketika kita sampaikan ini? Jangan main-main terhadap masa depan KPK, karena dibanding lembaga yang lain, KPK lah yang paling tinggi tingkat kepercayaannya," tegas Burhanuddin.
Jika ada lembaga yang berupaya melemahkan KPK, maka masyarakat dipastikan akan memberi respons keras.
"Jadi kalau misalnya ada skenario untuk mengamputasi atau melemahkan KPK, maka akan berhadapan dengan sentimen publik yang positif terhadap KPK," katanya.
Survei yang dilakukan LSI ini dilaksanakan sejak 11 hingga 16 Mei 2019 yang melibatkan sebanyak 1.220 responden di seluruh Indonesia dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Pada pemaparan hasil survei yang diselenggarakan LSI ini juga dihadiri oleh koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, mantan wakil ketua KPK Mochammad Jasin dan sekretaris Lakpesdam PBNU.
