Robi Anugrah Marpaung/Net
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tidak perlu didesak menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas Munas partai. Sebab, ada aturan dan mekanisme yang harus dijalankan sebelum partai berlambang pohon beringin itu menggelar rapat pleno.
Ketua PP Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bakumham) Partai Golkar, Robi Anugrah Marpaung mengatakan DPP Golkar pasti menggelar rapat pleno sebagai syarat menggelar Rapimnas dan Munas. Apalagi, Munas sendiri baru akan digelar pada Desember nanti.
"Rapat pleno insyaAllah pasti dilaksanakan. Tunggu saja jadwalnya, tidak perlu didesak-desak dan mendramatisir di ruang publik. Jadi sabar saja kita tunggu keputusan," ujar Robi, Rabu (28/8).
Menurutnya, menjadi kewajiban DPP menyelenggarakan rapat pleno untuk memperkuat konsolidasi. Apalagi, partai yang dipimipin Airlangga Hartarto ini sebagai salah satu partai modern dan tertua di Indonesia.
"Tapi kita tunggu keputusan DPP. Dan DPP tidak perlu didorong dan didesak-desak begitu," lanjutnya.
Robi juga meminta para pihak tidak memberikan penilaian tendensius kepada Airlangga sebagai ketum. Bagaimanapun, Airlangga telah berhasil mempertahankan perolehan kursi nomor dua di parlemen, dan telah berhasil mengkonsolidasikan internal partai ke tingkat kecamatan.
"Keberhasilan Pak Airlangga harus kita akui. Beliau kan hanya 1,5 tahun jadi ketua umum tapi berhasil menata Golkar meskipun beragam terpaan masalah dihadapi Golkar sebelum pemilu. Mari kita apresiasi keberhasilan Pak Airlangga ini," paparnya.
Selain itu, Robi juga menjelaskan untuk menghadapi Pilkada serentak 2020 dan Pemilu serentak 2024, Golkar tidak pernah diam. Menurutnya, konsolidasi terus dibangun, sehingga Golkar sebagai partai modern, lebih matang dalam menghadapi pilkada dan pemilu mendatang.
"Jadi konsolidasi tak hanya terkait soal pleno. Dan sekarang ini semua kader Golkar tahu bahwa rangkaian pileg baru usai. Jadi saya minta lebih sabar karena DPP pasti menggelar rapat Pleno," katanya.
Wakil Sekjen DPP Partai Golkar sekaligus Sekretaris Badan Kajian Strategis dan Intelijen (Bakastratel) DPP Partai Golkar, Viktus Murin sebelumnya mendesak DPP Golkar segera menggelar rapat pleno. Menurutnya, rapat pleno akan menjadi sarana konstitusional untuk membahas berbagai agenda strategis politik nasional pasca Pemilu 2019.
