Berita

Gedung Bank BRI/Net

Politik

Perombakan Direksi BRI Tidak Masuk Katagori Yang Dilarang Presiden

RABU, 28 AGUSTUS 2019 | 15:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Bank Rakyat Indonesia (BRI) ibarat mobil yang bermesin turbo. Tapi karena pengendaranya kurang profesional dan ceketan, makanya jalannya lelet dan kalah dengan bank swasta seperti BCA.

Demikian disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono kepada wartawan, Rabu (28/8).

Jika jajaran direksi BRI bisa memainkan fungsi intermediasi bank dengan aset, perusahaan yang dipimpin Suprajarto tersebut akan menjadi yang terbesar di antara bank lain di bursa sekaligus di dalam negeri, yaitu sebesar Rp 1.296 triliun.


"Bank BRI akan lebih banyak bisa menjadi penopang tumbuhnya usaha kecil,menengah, pedesaan yang bisa meningkatkan perekonomi di desa," ujar Arief.

Menurutnya, saham BRI yang banyak diborong oleh asing karena net interest margin BRI yang cukup tinggi bukan sebagai capaian yang fenomenal, tapi justru suku bunga pinjaman di BRI tidak kompetitif dan ekonomi untuk kredit yang bisa digunakan untuk UKM.

Sementara rencana RUPS BRI yang akan digelar oleh Kementerian BUMN harus segera ada pergantian direksi BRI, sebab BRI memerlukan nahkoda yang mengerti untuk bisa menjadikan BRI benar-benar bank yang pro ekonomi kerakyatan.

"Bukan seperti saat ini banyak kredit disalurkan ke apartemen-apartemen mewah, dan banyak kredit fiktif yang macet terjadi di BRI seperti terjadi di BRI  Surabaya," sebut Arief.

Walaupun ada keputusan Presiden Joko Widodo yang meminta para menteri untuk tidak membuat kebijakan, kalau untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN seperti BRI tidak masuk katagori yang diminta Presiden.

Apalagi BRI merupakan korporasi publik yang listing di pasar modal, tentu saja perlu dilakukan RUPS untuk mengevaluasi manajemen BRI.

"Presiden memberi instruksi agar kementerian tidak mengambil keputusan strategi, bukan termasuk merombak direksi BUMN. Karena BRI adalah perusahanan publik yang sahamnya dimiliki publik dan patuh pada UU pasar modal, sehingga RUPS BRI merupakan bagian dari keputusan publik," tutur Arief.

Begitu juga dengan BUMN lainnya yang publik listed, kalau memang harus RUPS ya harus digelar.

"Dan dalam RUPS BRI nanti untuk menganti direksi BRI, saya rasa tidak ada faktor like or dislike, tapi lebih kepada faktor kinerja dan kebutuhan Bank BRI," demikian Arief.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Hamas Sepakat Lucuti Senjata dengan Syarat

Jumat, 23 Januari 2026 | 10:15

DPR Mulai RDPU Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Jumat, 23 Januari 2026 | 10:09

Megawati Rayakan Ultah ke-79 di Istana Batu Tulis

Jumat, 23 Januari 2026 | 10:02

Iran Tuding Media Barat Rekayasa Angka Korban Protes demi Tekan Teheran

Jumat, 23 Januari 2026 | 10:02

IHSG Rebound; Rupiah Menguat ke Rp16.846 per Dolar AS

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:59

Gaya Top Gun Macron di Davos Bikin Saham Produsen Kacamata iVision Melonjak

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:47

Sekolah di Jakarta Terapkan PJJ Akibat Cuaca Ekstrem

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:42

Ini Respons DPP Partai Ummat Pascaputusan PTUN dan PN Jaksel

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:34

Purbaya Siapkan Perombakan Besar di Ditjen Pajak demi Pulihkan Kepercayaan Publik

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:29

Menlu Sugiono: Board of Peace Langkah Konkret Wujudkan Perdamaian Gaza

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:17

Selengkapnya