Berita

Gedung Bank BRI/Net

Politik

Perombakan Direksi BRI Tidak Masuk Katagori Yang Dilarang Presiden

RABU, 28 AGUSTUS 2019 | 15:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Bank Rakyat Indonesia (BRI) ibarat mobil yang bermesin turbo. Tapi karena pengendaranya kurang profesional dan ceketan, makanya jalannya lelet dan kalah dengan bank swasta seperti BCA.

Demikian disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono kepada wartawan, Rabu (28/8).

Jika jajaran direksi BRI bisa memainkan fungsi intermediasi bank dengan aset, perusahaan yang dipimpin Suprajarto tersebut akan menjadi yang terbesar di antara bank lain di bursa sekaligus di dalam negeri, yaitu sebesar Rp 1.296 triliun.


"Bank BRI akan lebih banyak bisa menjadi penopang tumbuhnya usaha kecil,menengah, pedesaan yang bisa meningkatkan perekonomi di desa," ujar Arief.

Menurutnya, saham BRI yang banyak diborong oleh asing karena net interest margin BRI yang cukup tinggi bukan sebagai capaian yang fenomenal, tapi justru suku bunga pinjaman di BRI tidak kompetitif dan ekonomi untuk kredit yang bisa digunakan untuk UKM.

Sementara rencana RUPS BRI yang akan digelar oleh Kementerian BUMN harus segera ada pergantian direksi BRI, sebab BRI memerlukan nahkoda yang mengerti untuk bisa menjadikan BRI benar-benar bank yang pro ekonomi kerakyatan.

"Bukan seperti saat ini banyak kredit disalurkan ke apartemen-apartemen mewah, dan banyak kredit fiktif yang macet terjadi di BRI seperti terjadi di BRI  Surabaya," sebut Arief.

Walaupun ada keputusan Presiden Joko Widodo yang meminta para menteri untuk tidak membuat kebijakan, kalau untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN seperti BRI tidak masuk katagori yang diminta Presiden.

Apalagi BRI merupakan korporasi publik yang listing di pasar modal, tentu saja perlu dilakukan RUPS untuk mengevaluasi manajemen BRI.

"Presiden memberi instruksi agar kementerian tidak mengambil keputusan strategi, bukan termasuk merombak direksi BUMN. Karena BRI adalah perusahanan publik yang sahamnya dimiliki publik dan patuh pada UU pasar modal, sehingga RUPS BRI merupakan bagian dari keputusan publik," tutur Arief.

Begitu juga dengan BUMN lainnya yang publik listed, kalau memang harus RUPS ya harus digelar.

"Dan dalam RUPS BRI nanti untuk menganti direksi BRI, saya rasa tidak ada faktor like or dislike, tapi lebih kepada faktor kinerja dan kebutuhan Bank BRI," demikian Arief.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya