Berita

Gedung Bank BRI/Net

Politik

Perombakan Direksi BRI Tidak Masuk Katagori Yang Dilarang Presiden

RABU, 28 AGUSTUS 2019 | 15:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Bank Rakyat Indonesia (BRI) ibarat mobil yang bermesin turbo. Tapi karena pengendaranya kurang profesional dan ceketan, makanya jalannya lelet dan kalah dengan bank swasta seperti BCA.

Demikian disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono kepada wartawan, Rabu (28/8).

Jika jajaran direksi BRI bisa memainkan fungsi intermediasi bank dengan aset, perusahaan yang dipimpin Suprajarto tersebut akan menjadi yang terbesar di antara bank lain di bursa sekaligus di dalam negeri, yaitu sebesar Rp 1.296 triliun.


"Bank BRI akan lebih banyak bisa menjadi penopang tumbuhnya usaha kecil,menengah, pedesaan yang bisa meningkatkan perekonomi di desa," ujar Arief.

Menurutnya, saham BRI yang banyak diborong oleh asing karena net interest margin BRI yang cukup tinggi bukan sebagai capaian yang fenomenal, tapi justru suku bunga pinjaman di BRI tidak kompetitif dan ekonomi untuk kredit yang bisa digunakan untuk UKM.

Sementara rencana RUPS BRI yang akan digelar oleh Kementerian BUMN harus segera ada pergantian direksi BRI, sebab BRI memerlukan nahkoda yang mengerti untuk bisa menjadikan BRI benar-benar bank yang pro ekonomi kerakyatan.

"Bukan seperti saat ini banyak kredit disalurkan ke apartemen-apartemen mewah, dan banyak kredit fiktif yang macet terjadi di BRI seperti terjadi di BRI  Surabaya," sebut Arief.

Walaupun ada keputusan Presiden Joko Widodo yang meminta para menteri untuk tidak membuat kebijakan, kalau untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN seperti BRI tidak masuk katagori yang diminta Presiden.

Apalagi BRI merupakan korporasi publik yang listing di pasar modal, tentu saja perlu dilakukan RUPS untuk mengevaluasi manajemen BRI.

"Presiden memberi instruksi agar kementerian tidak mengambil keputusan strategi, bukan termasuk merombak direksi BUMN. Karena BRI adalah perusahanan publik yang sahamnya dimiliki publik dan patuh pada UU pasar modal, sehingga RUPS BRI merupakan bagian dari keputusan publik," tutur Arief.

Begitu juga dengan BUMN lainnya yang publik listed, kalau memang harus RUPS ya harus digelar.

"Dan dalam RUPS BRI nanti untuk menganti direksi BRI, saya rasa tidak ada faktor like or dislike, tapi lebih kepada faktor kinerja dan kebutuhan Bank BRI," demikian Arief.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Minyak Dunia Tembus 100 Dolar AS, Purbaya Belum Tambah Subsidi Energi

Sabtu, 12 September 2026 | 02:25

One Asia Golf Cup 2026 Diikuti 144 Pengusaha dari 11 Negara

Sabtu, 12 September 2026 | 02:14

Relawan Prabowo-Gibran Tak cuma Hadir saat Pemilu

Sabtu, 12 September 2026 | 01:30

Ferry Boboho Balikin Duit Rp5 Miliar, Diduga terkait Pemerasan Febrie

Sabtu, 12 September 2026 | 01:10

Maruli Janji Dongkrak Peringkat Atlet Judo Indonesia

Sabtu, 12 September 2026 | 01:01

ERP Solusi Pengendalian Kemacetan Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 00:34

Simak Rekayasa Lalin Persija-Persib di GBK

Sabtu, 12 September 2026 | 00:18

Jarnas Konsisten Kawal Program Pro Rakyat Prabowo-Gibran

Sabtu, 12 September 2026 | 00:00

Haji Dimulai dari Kalkulator

Jumat, 11 September 2026 | 23:35

Baznas Kembali Raih Indonesia Most Reputable Companies Award 2026

Jumat, 11 September 2026 | 23:20

Selengkapnya