Berita

Indonesia dan negara-negara Teluk jajaki perdagangan bebas/RMOL

Bisnis

Indonesia Dan Negara Teluk Bahas Kemungkinan Sepakati Perjanjian Perdagangan Bebas

RABU, 28 AGUSTUS 2019 | 15:11 WIB | LAPORAN:

Hubungan kemitraan Indonesia dengan Negara-negara Teluk terus meningkat secara positif. Bahkan, ada kemungkinan kedua belah pihak bakal membuat Perjanjian Perdagangan Bebas.

Itulah poin penting yang muncul dari pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dengan Sekretaris Jenderal Gulf Cooperation Council of the Arab States (GCC), Dr. Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Rabu (28/8).

Menlu Retno menyampaikan, dalam pembentukan pengaturan kerangka kemitraan ekonomi Indonesia-GCC adalah termasuk menjajaki kemungkinan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) di antara kedua belah pihak.


Menurutnya, hal ini sangat penting untuk meningkatkan akses perdagangan dan penurunan hambatan kerja sama ekonomi. Pada akhirnya dapat mendorong peningkatan investasi langsung negara-negara Teluk di Indonesia.

“Fokus Indonesia dan Negara Teluk adalah memperkuat kerja sama ekonomi yang langsung berdampak bagi kesejahteraan rakyat," ungkap Retno.

Diketahui, kemitraan Indonesia dan Negara Teluk terus berkembang. Dalam 2 tahun terakhir, misalnya, terjadi peningkatan perdagangan sebesar 40 persen. Dari 8,68 miliar dolar AS pada 2016 menjadi 12,15 miliar dolar AS pada 2018.

Di saat yang sama, total investasi negara Teluk di Indonesia meningkat 26 persen. Dari 60,3 juta dolar AS pada 2016 menjadi 76,1 juta dolar AS pada 2018.

“Meskipun terjadi peningkatan kerja sama ekonomi, masih terdapat ruang yang besar untuk mendongkrak kerja sama Indonesia dan Negara Teluk demi kesejahteraan rakyat kedua negara," sambung Retno.

Selain berkunjung ke Kemlu, Sekjen GCC juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan BKPM dan Kementerian Perdagangan pada Kamis (29/8). Pertemuan beso itu akan membahas sejumlah rencana aktivitas kerja sama untuk disepakati dalam sebuah Joint Plan of Action (JPoA) antara Indonesia dan GCC.

JPoA tersebut akan melengkapi MoU yang telah ditandatangani dengan aspek-aspek kerja sama konkret yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dan negara-negara GCC.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya