Sumber Dana Belum Jelas, Pembangunan Ibukota Baru Berpotensi Mangkrak

Rencana pemindahan ibukota bagi sebagian pihak dinilai masih berada di awang-awang. Selain karena faktor kebutuhan dana yang besar, pemindahan ibukota ini berpotensi menambah utang negara. Sehingga proses pembangunannya pun terancam mangkrak.

Usai mengumumkan rencana kepindahan ibukota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, tak ada penjelasan lebih lanjut soal sumber dana untuk pembangunannya. Hanya disebutkan, akan menggunakan APBN sebesar Rp 93 triliun.

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro pun menyebut kalau pembangunan ibukota baru akan mengandalkan investasi swasta yang jumlahnya mencapai Rp 500 triliun.

Bercermin dari itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai pembangunan ibukota baru seperti terburu-buru. Hal ini memperkuat kecurigaannya bahwa ada faktor kepentingan politik dan bisnis dalam pemindahan ibukota ini, yang justru berpotensi menghambat proses pembangunan.

"Karena di dalamnya (tampak) ada kepentingan politik dan bisnis. Jadi banyak yang meragukan," ungkap Ujang saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/8).

"Anggaran APBN nggak ada, hanya tersedia 93 triliun (dari APBN). Sedangkan kebutuhan untuk ibukota baru Rp 466 triliun. Cenderung dipaksakan, dan akan diserahkan ke swasta atau pengusaha," sambung dia.

Tak hanya itu Ujang juga memandang ketergantungan pemerintah terhadap peran investasi swasta dalam membangun ibukota baru hanya akan menambah besar utang negara.

Karena itu, pemerintah harus mematangkan perjanjian dengan pihak swasta. Agar proyek pembangunan ibukota baru tidak mangkrak di tengah jalan.

"Kemungkinan pemerintah tetap akan lanjut dengan kebijakannya tersebut. Namun kebijakan tersebut bisa saja akan tersendat di tengah jalan, bisa saja mangkrak. Tergantung deal antara pemerintah dengan swasta tersebut," paparnya.

Ujang pun menegaskan bahwa pemindahan ibukota bukanlah hal yang urgen untuk dilakukan pemerintah. Selain karena tidak ada anggaran, pemindahan ibukota disebutnya tidak dibutuhkan rakyat.

"Rakyat lebih butuh pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, sembako murah, dan lapangan pekerjaan banyak," tandasnya.