Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun/Net
Perekonomian nasional sulit meningkat karena sistem politik di Indonesia tidak efektif dan efisien yang membuat terjadinya oligarki ekonomi.
Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun mengatakan, sistem politik di Indonesia mengakibatkan oligarki ekonomi yang tidak pernah terselesaikan sepanjang sejarah.
"Sistem politik kita
highclass. Jadi karena sistem politik kita yang tidak efektif dan tidak efisien, mengakibatkan oligarki ekonomi terlibat di dalam praktik politik dan angkanya sangat besar, jadi itu belum bisa diselesaikan," ucap Ubedilah kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/8).
Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu berharap sistem politik di Indonesia harus dirubah agar Indonesia bisa lebih maju.
"Maka solusinya memecahkan sistem politik. Jadi sistem politik harus terus diubah, sepanjang polanya kaya gini, saya yakin Indonesia tidak akan pernah maju, saya meyakini itu," kata Ubedilah.
Karena, lanjut Ubedilah, jika sistem politik di Indonesia tidak diubah, maka oligarki ekonomi akan terus semakin menguat.
"Sepanjang sistem politik kita tidak efektif seperti ini, maka sepanjang itu pula oligarki ekonomi akan sangat kuat," tegasnya.
Dia menambahkan, oligarki ekonomi terjadi di Indonesia karena sistem politik di Indonesia terlalu
highclass sehingga membutuhkan modal yang banyak dalam berpolitik. Misalnya dalam pemilu membutuhkan modal mencapai Rp 15 triliun.
"Karena mereka gak punya uang sekian triliun di situ baru oligarki ekonomi masuk. Itu yang membuat kita terjebak di dalam oligarki ekonomi," tuturnya.
Dengan demikian, para politisi di Indonesia harus duduk bersama para ekonom dan pakar politik untuk membahas dan menyelesaikan problem yang terjadi di sistem politik di Indonesia.
"Di saat yang sama oligarki ecek-ecek politik itu kemudian bekerja, jadi kacau. Jadi konsentrasi kita untuk membuat ekonomi kita maju itu terganggu, ini harus duduk bersama memang antara ekonom, antara ahli politik lalu kemudian para politisi untuk menyelesaikan problem ini," pungkas Ubedilah.
