Parpol Pendukung Tidak Yakin Pemindahan Ibukota Karena Deal Politik Jokowi-Prabowo

Partai politik pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo membantah adanya deal politik di balik pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Isu tersebut muncul setelah Jokowi mengumumkan ibukota baru akan pindah tepatnya ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Di dua wilayah tersebut, disebutkan ada lahan milik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan adiknya Hashim Djojohadikusomo.

"Saya pikir itu spekulasi-spekulasi," ujar Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).

Jazilul mengatakan soal lahan memang menjadi isu sensitif dan menjadi bagian spekulasi. Tetapi, kata dia, tidak mungkin soal ibukota ini menjadi tempat untuk menyepakati deal politik tertentu.

"Saya pikir ini ibukota negara itu bukan tempat untuk kongkalingkong," ungkap anggota DPR ini.

Sebelum berdebat soal lahan, lanjut Jazilul, pemerintah harusnya memastikan kesiapan regulasi dan psikologis masyarakat. Utamanya aparatur sipil negara yang selama ini aktif bekerja di Jakarta.

"Rencana lokasi rencana undan-undangnya juga termasuk kesiapan masyarakat Jakarta, ASN semua, harus direncanakan," sebutnya.