Ekonom senior Emil Salim mengatakan rencana Presiden RI Joko Widodo melakukan pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dinilai keliru yang disinyalir mampu melakukan pemerataan ekonomi dan menjadikan Indonesia Sentris.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI Bambang Brodjonegoro angkat bicara mengenai keluh kesah Emil Salim tersebut. Kepada Bambang, Emil memberikan tiga poin pertanyaan kepada Bappenas dan Presiden RI mengenai upaya pemindahan ibukota.
Emil mengatakan apa alasan pemerintah melakukan pemindahan ibukota dan kenapa tidak memprioritaskan pembangunan sumberdaya manusia (SDM).
“Sudah kami jelaskan membangun ibukota baru ini tidak mengganggu prioritas lainnya. Terutama prioritas SDM yang akan menjadi prioritas 5 tahun ke depan. Prioritas 5th ke depan memang SDM bukan ibukota baru dan skalanya jauh lebih besar ketimbang membangun ibukota baru karena kita juga membicarakan kesehatan, pendidikan,†ungkap Bambang di Kantor Bappenas, Jalan Taman Suropati, Jakartq Pusat, Selasa (27/8).
Dia menjelaskan, peningkatan SDM telah dilakukan dengan melakukan upaya dari pendidikan tingkat bawah, vokasi, sampai ke universitas. Selain itu, pemerintah nuga melakukan pelatihan di Kemenaker untuk meningkatkan industri kreatif dan ekodigital.
“Jadi scoop yang sangat penting dan tidak akan diganggu oleh pemindahan ibukota yang sumber dananya diupayakan tidak menggangu APBN induk,†paparnya.
Emil juga menyoroti perihal pihak perusahaan swasta yang nantinya akan kesulitan dalam melakukan mobilisasi dengan pemerintah.
“Dari sekarang pun kami sudah melakukan yang namanya e-government utk pelayanan berbasis elektronik. Dan untuk perizinan investasi sudah ada oss yang tidak perlu dilakukan dengan tatap muka maupun dengan pergi-pulang dari satu kota ke kota yang lain,†jawabnya.
Ekonom senior itu pun juga mengendus adanya masalah besar di Jakarta yang hendak ditinggalkan pemerintah sebelum dibenahi.
“Justru ingin menegaskan bahwa Presiden dan pemerintah akan mendukung proposal urban regeneration yang diusulkan gubernur DKI yang nilainya sekarang 571 triliun yang mencakup transpotasi, perumahan, banjir, air limbah, sampai penataan kota. Intinya Jakarta akan tetap didukung sebagai kota bisnis utama Indonesia yang diharapkan menjadi kota bisnis yang kompetitif di Asia Tenggara,†tandasnya.
