Presiden Joko Widodo telah menetapkan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibukota pengganti DKI Jakarta. Komite Pedagang Pasar (KPP) pun mengingatkan agar Presiden Joko Widodo tak lupa dengan keberadaan pasar tradisional di ibukota baru harus menjadi pusat model pasar-pasar lainnya di Indonesia.
"Ibukota yang baru nanti pasar tradisional selain harus ada dan jumlahnya bisa lebih banyak di daerah ibukota yang baru dan mesti ada keunggulan dan jadi trend model bahkan center model, untuk pasar-pasar di provinsi lainnya se Indonesia," kata Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) Abdul Rosyid Arsyad, Selasa (27/8).
Rosyid mengatakan, di lokasi ibukota baru nanti pasar tradisional harus memiliki keunggulan secara ekonomi yakni dengan adanya akses terpusat langsung penjualan hasil petani.
Menurutnya, produk lokal di pasar-pasar se-Indonesia perlu diwadahi dengan akses pemasaran penjualan barang-barang pedagang seperti melalui aplikasi "Kepasar" yang telah dibentuk Komite Pedagang Pasar (KPP).
"Dengan penggunaan aplikasi Kepasar maka pembayarannya bisa secara tunai dan non tunai. Daerah Ibukota yang baru harus ada juga pelestarian seni budaya se-Indonesia termasuk terpusatnya seluruh pelaku Koperasi dan UMKM se Indonesia," jelasnya.
Rosyid juga memberikan usulan dan berharap kepada Presiden Joko Widodo agar sistem dan manajemen pengelolaan pasar se-Indonesia mesti terpusat di satu pasar di daerah ibukota yang baru.
Rosyid menambahkan, melalui aplikasi online, pengelolaan sistem dan manajemen pasar-pasar di ibukota yang baru, harus bisa menjadi pusat sistem dan manajemen di pasar-pasar seluruh provinsi se-Indonesia.
"Jadi nanti harus ada satu pasar tradisional yang lebih besar di daerah Ibukota yang baru, dibandingkan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau pasar di provinsi lainnya. Agar pasar yang lebih besar di Ibukota yang baru bisa dibangun sistem dan manajemen terpusat untuk seluruh pasar se-Indonesia," kata Rosyid.
