Berita

Sri Mulyani/Net

Politik

Sri Mulyani: Target 5,3 Persen Sudah Pertimbangkan Situasi Global

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 | 14:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sebanyak sepuluh fraksi partai di DPR RI telah menyikapi perihal asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2020 yang ditargetkan naik 5,3 persen.

Hal itu dinilai terlalu berlebihan dan sebagian fraksi ragu pemerintah dapat mencapai target di tengah ancaman resesi global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab keraguan itu dalam pidato di rapat paripurna DPR tentang jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR terhadap APBN tahun anggaran 2020.


Dijelaskan Sri Mulyani, asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN tahun 2020 sebesar 5,3 persen di tahun 2020 telah disusun dengan mempertimbangkan faktor risiko dan prospek ekonomi ke depan. Faktor-faktor itu dipantau sejak awal tahun, baik dari sisi global maupun domestik.

Menkeu terbaik dunia itu juga memastikan pemerintah akan terus memantau peningkatan ketidakpastian global dan meningkatnya perang dagang yang menyebabkan terjadinya risiko perlemahan ekonomi dunia.

“Pemerintah akan terus mewaspadai perkembangan situasi tersebut dan dampaknya terhadap perekonomian nasional,” ungkapnyadi Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Selasa (27/8).

Di tengah situasi perlemahan ekonomi global, Sri Mulyani meyakinkan bahwa perekonomian Indonesia tetap mampu tumbuh stabil secara bertahap dan menunjukkan tren peningkatan.

Salah satu buktinya adalah realisasi pertumbuhan ekonomi yang sampai dengan semester pertama tahun 2019 mencapai 5,06 persen.

Menurutnya, pertumbuhan itu menunjukkan tetap kuatnya permintaan domestik dengan stabilnya konsumsi masyarakat dan pemerintah.

“Serta dukungan investasi domestik di saat kinerja neraca perdagangan yang masih menghadapi tantang,” jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa pemerintah membutuhkan langkah radikal dan fundamental dari keseluruhan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar target 5,3 persen tercapai.

“Diperlukan langkah radikal dan fundamental dari keseluruhan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendorong investasi dan menjaga konsumsi sebagai penyeimbang melemahnya kondisi eksternal,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya