Ibukota Baru Jadi Wilayah Administratif, Mendagri: Seperti BSD Di Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut ibukota baru di Kalimantan Timur kemungkinan akan menjadi wilayah administratif. Bukan sebuah wilayah yang memiliki otonomi pemerintahan.

"Ibukota baru ini bukan daerah otonomi baru yang dibentuk kabupaten, atau dibentuk kotamadya. Ini seperti Putrajaya di Kuala Lumpur. Kalau di wilayah Jakarta ada BSD," jelas Mendagri di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, Senin (27/8).

Persiapan pemindahan ibukota sampai saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah. Mulai tahun depan, ada tahapan-tahapan untuk proses pembangunan infrastrukturnya dulu.

"Gubernur Kaltim juga sudah menyatakan seluruh masyarakat adat dan pemda siap untuk mendukung," tambahnya.

Tjahjo sendiri menilai Jakarta saat ini sudah kelebihan beban. Meski begitu, pusat perekonomian akan tetap berada di Jakarta.

"Secara prinsip memang enggak ada masalah meski beban Jakarta terlalu berat. Urusan air bersih saja sudah menjadi problem. Dan kalau enggak salah untuk pusat perekonomian akan ditempatkan di sini," pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah resmi menunjuk Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi spesifik ibukota baru, Senin (26/8) kemarin. Jokowi mengatakan biaya untuk memindahkan ibukota mencapai Rp 466 triliun rupiah.

"Sebesar 19 persen akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dengan skema kerja sama pengelolaan aset di ibukota," ujar Jokowi.