Prabowo dan Gerindra setuju ibukota dipindahkan ke Kalimantan/Net
Putusan Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur disambut baik oleh Partai Gerindra. Namun, Gerindra memberikan sejumlah catatan terkait rencana pemindahan ibukota ini.
Seperti yang diungkapkan Juru Bicara Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurut dia, pada dasarnya Prabowo Subianto dan Gerindra setuju soal pemindahan ibukota
Bahkan Prabowo sendiri telah menyampaikan kepada seluruh anggota fraksi Gerindra bahwa soal pemindahan ibukota sudah menjadi rencana jangka panjang yang menjadi usulan Gerindra sejak 2014 lalu.
"Pada prinsipnya beliau (Prabowo) dan Gerindra setuju, namun dengan beberapa catatan," ungkap Dahnil melalui akun Twitter pribadinya, Senin (26/8).
Catatan pertama, pemindahan ibukota harus didasari dengan kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Tidak grasa-grusu, dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang," ucap Dahnil.
Selanjutnya pemindahan ibukota juga harus didasari dengan pandangan
Opportunity Cost (biaya kesempatan) selain
Financial Cost (biaya keuangan) yang pondasi dasarnya tentu adalah prioritas.
"Jangan sampai rencana terebut mengabaikan masalah paling dasar lain," imbuhnya.
Masalah paling dasar lainnya, lanjut Dahnil, adalah kapasitas negara menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi. Seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, juga pertahanan dan keamanan.
"Karena semua masalah di atas adalah masalah primer kita sebagai bangsa dan negara," terangnya.
Lanjut Dahnil, pemindahan ibukota selain harus memperhatikan kesenjangan ekonomi, juga harus mencermati dampak sosial, budaya, dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI.
"Sebab pemindahan ibukota tidak sekadar masalah ekonomi. Nmun ada masalah Antropologis dan Geopolitik, pertahanan, keamanan, juga masalah lingkungan hidup," tegasnya
Dengan demikian, Dahnil menegaskan bahwa pada dasarnya Prabowo dan Gerindra mendukung segala upaya yang dilakukan Jokowi. "Bukan upaya yang myiopik abai masa depan. Sukses selalu untuk Pak Jokowi dan jajarannya," tutupnya.
Senin (26/8), Presiden Joko Widodo telah resmi memilih Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi spesifik ibukota baru. Jokowi mengatakan biaya untuk memindahkan ibukota mencapai Rp 466 triliun.
