Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Polri Minta Masyarakat Dukung Kebijakan Perluasan Ganjil Genap

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 | 03:23 WIB | LAPORAN:

Polemik perluasan kebijakan ganjil genap di beberapa wilayah Jakarta bukan hanya tugas dari pihak kepolisian dalam hal ini Direktorat Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, tetapi juga tugas masyarakat semua.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP M Nasir dalam diskusi bertema 'Optimalisasi Kebijakan Ganjil Genap' di Bautika Resto Petojo, Jalan Abdul Muis Nomor 70, Jakarta Pusat.

Selanjutnya, bila warga benar-benar mentaati peraturan ganjil genap maka mereka juga ikut mengurangi polusi, bahkan juga tingkat kebisingan di daerah terkena dampak ganjil genap.


"Sangat membantu kami dari segi kemacetan, polusi dan itu tujuan akhirnya. Situasi yang jadi zona ganjil genap mungkin mengurangi tingkat polusi, tingkat kebisingan, tingkat pelanggaran hal-hal terkait dari polisi lalu lintas itu harapan kami," jelasnya.

Dengan begitu, sinergi dan kerjasama antar warga dan pihak kepolisian akan terjalin baik. Pada dasarnya bukan pelanggaran tilang yang menjadi tujuan utama, tapi upaya mengubah udara lebih baik berdasarkan faktor keselamatan dan keamanan di jalan juga terpenting.

Terbukti 80 petugas kepolisian lalu lintas yang meninggal akibat terserang penyakit, padahal dari mereka, rata-rata masih berusia produktif.

"Jumlah polisi yang meninggal, Polantas 70 sampai 80 polisi masih dinas meninggal di wilayah Jakarta, rata-rata sakit," tandasnya.

Jumlah tersebut masih cukup relevan dengan hasil riset yang dilakukan kepolisian pada tahun 2004 lalu. Pada saat itu, hasil riset menyatakan jumlah kematian pada polisi yang masih aktif berdinas lebih dominan terjadi di kesatuan polisi lalu lintas.

"Posisi di jalan itu sangat rentan dengan kecelakaan lalu lintas, polisi udara, dan lamanya mereka berdiri membuat mereka menghirup oktan kendaraan bermotor," paparnya.

Itu sebabnya, polisi bersama Dishub mengajak agar masyarakat betul-betul bekerjasama memerangi polusi udara dengan mentaati peraturan yang ada.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Bandit Keuangan Terorganisir

Minggu, 20 September 2026 | 00:02

Perjuangkan Hak Retaker, Willy Aditya: Republik Berdiri dari Tangan Dokter

Sabtu, 19 September 2026 | 23:58

Kemenkeu Tahan SAL Rp200 Triliun di Bank Hingga Juli 2027

Sabtu, 19 September 2026 | 23:32

KSAD Siapkan Helikopter Mi-35M Buatan Rusia untuk Misi Kemanusiaan di Papua

Sabtu, 19 September 2026 | 23:21

Disorot Publik, Nusron Wahid Ternyata Sudah Mundur dari Pengurus Golkar

Sabtu, 19 September 2026 | 22:47

Sektor Pariwisata RI Stagnan, Indonesia Kalah Cepat dari Vietnam

Sabtu, 19 September 2026 | 22:34

Kopasgat dan Satgas Habema Tangkap Pentolan OPM Abdon Kisamdu

Sabtu, 19 September 2026 | 21:56

PP IPA Dukung Prabowo Gratiskan Biaya Pendidikan SD hingga Universitas Negeri

Sabtu, 19 September 2026 | 21:37

Selebgram Jule Tak Jadi Tersangka Meski Konsumsi Etomidate, Ini Penjelasan Polisi

Sabtu, 19 September 2026 | 21:31

Bongkar Praktik Shadow Economy WNA di Bali, Hotel Lokal Terancam Kalah Saing

Sabtu, 19 September 2026 | 20:31

Selengkapnya