Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Polri Minta Masyarakat Dukung Kebijakan Perluasan Ganjil Genap

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 | 03:23 WIB | LAPORAN:

Polemik perluasan kebijakan ganjil genap di beberapa wilayah Jakarta bukan hanya tugas dari pihak kepolisian dalam hal ini Direktorat Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, tetapi juga tugas masyarakat semua.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP M Nasir dalam diskusi bertema 'Optimalisasi Kebijakan Ganjil Genap' di Bautika Resto Petojo, Jalan Abdul Muis Nomor 70, Jakarta Pusat.

Selanjutnya, bila warga benar-benar mentaati peraturan ganjil genap maka mereka juga ikut mengurangi polusi, bahkan juga tingkat kebisingan di daerah terkena dampak ganjil genap.


"Sangat membantu kami dari segi kemacetan, polusi dan itu tujuan akhirnya. Situasi yang jadi zona ganjil genap mungkin mengurangi tingkat polusi, tingkat kebisingan, tingkat pelanggaran hal-hal terkait dari polisi lalu lintas itu harapan kami," jelasnya.

Dengan begitu, sinergi dan kerjasama antar warga dan pihak kepolisian akan terjalin baik. Pada dasarnya bukan pelanggaran tilang yang menjadi tujuan utama, tapi upaya mengubah udara lebih baik berdasarkan faktor keselamatan dan keamanan di jalan juga terpenting.

Terbukti 80 petugas kepolisian lalu lintas yang meninggal akibat terserang penyakit, padahal dari mereka, rata-rata masih berusia produktif.

"Jumlah polisi yang meninggal, Polantas 70 sampai 80 polisi masih dinas meninggal di wilayah Jakarta, rata-rata sakit," tandasnya.

Jumlah tersebut masih cukup relevan dengan hasil riset yang dilakukan kepolisian pada tahun 2004 lalu. Pada saat itu, hasil riset menyatakan jumlah kematian pada polisi yang masih aktif berdinas lebih dominan terjadi di kesatuan polisi lalu lintas.

"Posisi di jalan itu sangat rentan dengan kecelakaan lalu lintas, polisi udara, dan lamanya mereka berdiri membuat mereka menghirup oktan kendaraan bermotor," paparnya.

Itu sebabnya, polisi bersama Dishub mengajak agar masyarakat betul-betul bekerjasama memerangi polusi udara dengan mentaati peraturan yang ada.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya