Berita

Ruzal Ramli/Net

Politik

Andai Saran Rizal Ramli Diikuti, Rakyat Papua Bisa Lebih Sejahtera

SENIN, 26 AGUSTUS 2019 | 14:42 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dana otonomi khusus (otsus) yang dialokasikan pemerintah pusat kepada Papua tidak kecil. Angkanya mencapai Rp 62 triliun.

Namun demikian, tokoh nasional DR Rizal Ramli menyayangkan alokasi dana tersebut tidak berbanding lurus dengan taraf kehidupan masyarakat.

“Di kampung-kampung, di gunung-gunung makan saja susah, sekolah, apalagi kesehatan. Uang itu dikorup baik pejabat pusat maupun sebagian pejabat daerah," ucapnya dalam acara “Ngobrol Terbuka Tentang Papua” di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8).


Menurutnya, ada yang salah dengan sistem pemberian dana tersebut. Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengaku pernah mengusulkan agar sistem dana otsus dibuat seperti di Alaska.

Alaska merupakan wilayah penghasil besar bagi AS karena kandungan minyak bumi, sama seperti Papua yang menjadi penghasil emas.

Padahal, Rizal mengaku telah mengusulkan untuk mengubah sistem seperti sistem di Alaska. Di Alaska, rakyat diberikan kartu ATM dan mendapatkan dana setiap bulan langsung dari pemerintah pusat.

"Alaska itu penduduk aslinya India, ternyata banyak gas, banyak minyak bumi. Akhirnya setiap penduduk Alaska diberikan ATM saja, setiap bukan langsung ditransfer subsidinya oleh pemerintahan Alaska," urai pria yang akrab disapa RR itu.

Mantan Menko Kemaritiman ini bahkan telah memiliki hitungan sendiri. Dana otsus senilai Rp 62 triliun per tahun, jika dibagi kepada warga Papua sebanyak 3,5 juta, setiap orang bisa diberi Rp 2,5 juta. Sisanya untuk pembangunan yang lebih transparan dan accountable.

"Tapi rakyatnya nggak dapat apa-apa. Saya betul-betul nggak terima dan marah. Ini sumber ketidakadilan luar biasa," tegasnya.

"Itu lebih bagus kita kasih ATM saudara-saudara kita di situ (Papua), tiap bulan terima subsidi berapa juta, sehingga mereka bisa hidup lebih baik," demikian Rizal Ramli.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya