Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Cegah Ada Menteri Seolah-olah Profesional, Publik Harus Awasi Jokowi

SENIN, 26 AGUSTUS 2019 | 04:54 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Joko Widodo mengatakan akan memperbesar kuota menteri dari kalangan profesional. Publik merespons positif wacana itu, tetapi harus diwaspadai tentang menteri profesional yang menjadi delegasi partai politik.

Demikian disampaikan pengamat politik Muhamad Yusuf Kosim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/8). Yuko mengapresiasi proporsi 45 persen menteri berasal dari kalangan parpol sedangkan 55 persen dari kalangan profesional.

Yuko meminta publik mengawal proses penentuan menteri yang akan membantu kerja Jokowi lima tahun mendatang. Namun demikian, kata Yuko, publik perlu mewaspadai menteri yang seolah-olah profesional dan jadi kepanjangan partai politik.


"Ini kan bisa saja seolah profesional pada dasarnya dia adalah perwakilan partai. Jokowi ini kan koalisi besar jadi pembagian kursinya sangat kecil. Nggak mungkin kalau 45 % dari parpol, pasti lebih besar," tandas Yuko, Senin (26/8).

Lebih lanjut Yuko memprediksi kuota menteri dari Parpol di era mendatang akan lebih besar dari kader profesional. Salah satu faktornya ialah Gerindra diprediski akan merapat ke pemerintah.

"Profesional yang berafiliasi ke politik, bukan profesional murni akan susah merealisasikannya," tambahnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya