Berita

Rencana Sri Mulyani melakukan tax amnesty jilid II dianggap akan sia-sia/Net

Politik

Kritik Tax Amnesty, INDEF: Seharusnya Hanya Sekali Saja

MINGGU, 25 AGUSTUS 2019 | 14:31 WIB | LAPORAN:

Wacana pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II bukanlah hal yang sangat-sangat mendesak untuk dilakukan. Apalagi, bercermin kepada tax amnesty jilid I yang tidak terbukti mampu meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak secara signifikan.

Itulah yang disampaikan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Imaduddin Abdullah, dalam Diskusi Online Indef (DOI), Minggu (25/8).

"Dalam pandangan saya, tax amnesty jilid II tidak mendesak untuk dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, tax Amnesty jilid I terbukti tidak terlalu efektif hasilnya," ungkapnya.


Kedua, kata dia, tax amnesty seharusnya hanya dilakukan sekali saja. Karena akan memberi asumsi buruk bagi para Wajib Pajak (WP).

"Jika dilakukan lebih dari satu kali, akan menimbulkan moral hazard dan esensi tax amnesty dalam meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajak menjadi hilang," sambungnya.

Dengan ini, Imanuddin menegaskan seharusnya Pemerintah lebih menekankan kepada perbaikan dalam perpajakan sebagai bentuk strategi untuk lebih bisa menyerap pajak.  

"Pemerintah harusnya berfokus kepada reformasi perpajakan, terutama perbaikan administrasi maupun peningkatan kapasitas mengumpulkan pajak," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya