Berita

Hidayat Nur Wahid minta Pemerintah merespons serius tuntutan masyarakat Papua/Net

Politik

HNW: Tolak Tuntutan Untuk Bubarkan Banser

MINGGU, 25 AGUSTUS 2019 | 13:58 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tuntutan masyarakat Sorong dan Manokwari yang meminta Pemerintah bubarkan Banser direspons Wakil Ketua DPR RI, Hidayat Nur Wahid. Menurut Hidayat, tuntutan itu tak boleh dipandang sepele oleh Pemerintah.

Seperti yang diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua, Yorrys Raweyai, bahwa ada tujuh tuntutan yang diinginkan masyarakat Sorong dan Manokwari dari Pemerintah.

Dikatakan, Presiden Joko Widodo harus datang langsung dalam upaya meredam tensi yang tinggi di Papua Barat.


Namun yang menjadi pusat perhatian adalah poin ketiga dari 7 tuntutan tersebut. Dalam poin tersebut Pemerintah harus segera bubarkan ormas Banser dari negara Republik Indonesia.

Bila benar demikian, menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW), Pemerintah tidak boleh menganggap remeh.

"Bila benar demikian, itu adalah tuntutan-tuntutan yang serius," ungkap Hidayat melalui akun Twitter pribadinya, Minggu (25/8).

Dirinya menambahkan, Jokowi yang meraih kemenangan mutlak di Papua dan Papua Barat, harus disikapi dengan baik sebagai Presiden RI. Agar menghadirkan keadilan dan kedaulatan NKRI di tanah Papua.

"Tuntutan mereka untuk bubarkan Banser, yang bela NKRI dan komitmen kepada payung hukum, layak ditolak," tegas Hidayat.

Warganet pun turut merespons tujuh tuntutan itu dengan meramaikan komentar di Twitter. Tujuh tuntutan ini pun cepat menjadi trending topic dengan hashtag #BubarkanBanser.  

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya