Berita

Sri Mulyani dinilai kurang tepat menjabat Ketum IAEI/Net

Politik

Dinilai Tukang Utang, Sri Mulyani Kurang Tepat Jabat Ketum IAEI

MINGGU, 25 AGUSTUS 2019 | 08:18 WIB | LAPORAN:

Penunjukkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) periode 2019-2023 oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) IAEI, dinilai kurang tepat.

Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/8). Menurut Noorsy, tindakan Menkeu dalam mengambil kebijakan utang yang mengandung riba bertentangan dengan konsep muamalah (ekonomi Islam).

"Jika karakternya (Sri Mulyani) tukang utang dengan riba, ya bertentangan dengan prinsip Islam," ungkapnya.


"Kejujuran, tidak serakah, dan tidak angkuh itu prinsip ekonomi Islam, SMI begitu nggak?" imbuhnya.

Ichsanuddin menyebut kalau tindakan DPP IAEI tak sesuai antara ucapan dengan tindakan.

"IAEI sedang menunjukkan kualitas mereka. (Namun) kualitas yang nggak sesuai antara ucapan dengan tindakan," ungkapnya.

Diketahui, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri pemerintah pada akhir triwulan II 2019 sebesar 192,5 miliar dolar AS, atau tumbuh 9,1 persen (yoy). Meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,6 persen (yoy).

Sebelumnya, Sri Mulyani menerima jabatan Ketua Umum IAEI. Sri Mulyani akan mengemban tugas tersebut sampai 4 tahun ke depan. Dia menyebut akan coba memajukan ekonomi sesuai prinsip yang berlaku dalam Islam.

"Untuk dapat memajukan dan meningkatkan peran ekonom-ekonom Islam di Indonesia dalam upaya memajukan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia secara berkeadilan sesuai prinsip dan nilai-nilai Islam yang luhur," ucapnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya