Berita

Asvi Warman Adam diwawancarai para wartawan/RMOL

Politik

Sejarawan: Dekati Orang Papua Lewat Jalur Kebudayaan, Bukan Cuma Ekonomi

MINGGU, 25 AGUSTUS 2019 | 04:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sebetulnya, pergolakan yang terjadi di Papua bukan perkara yang rumit untuk dibereskan.

Jika menengok lagi pemicu kemarahan rakyat Papua, yaitu insiden bernuansa rasialisme, maka yang perlu diperbaiki adalah naluri kebudayaan masyarakat Indonesia.

Peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, menyatakan, pergolakan yang diwarnai isu separatisme Papua disebabkan oleh remuknya kebudayaan yang diwariskan leluhur bangsa Indonesia. Penyelesaian masalah Papua yang terjadi sejak tahun 1966 dapat diselesaikan dengan adaptifnya anak bangsa terhadap kebudayaan Papua.


"Jangan dilupakan juga, orang Papua itu punya adat istiadat yang tidak sama dengan kita. Harusnya diperhatikan hal itu. Saya lebih setuju mendekati Papua dengan cara kebudayaan," ujar Asvi kepada wartawan di D'Consulate, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).

Kompleksitas persoalan di Papua meruncing karena pemerintah tidak memikirkan pendekatan selain ekonomi dan pembangunan. Padahal, masyarakat Papua adalah masyarakat yang konsisten melestarikan budayanya.

"Pendekatan kebudayaan yang perlu dilakukan. Jadi, bukan hanya pendekatan ekonomi dengan memberikan dana yang banyak. Tapi bagaimana menganggap orang Papua warga yang punya budaya," tutur pria yang sudah melahirkan banyak buku bertema sejarah ini.

Ia menyarankan, aparat keamanan yang bertugas di tanah Papua juga mau memahamI kebudayaan masyarakat setempat.

"Pendekatan keamanan harus dilakukan juga dengan berbudaya. Dalam arti, tentara dan polisi yang bertugas harus paham juga tentang budaya Papua," tambah Asvi.

Hanya melalui jalur kebudayaan maka rakyat Indonesia yang berada di tanah Melanesia itu merasa diperlakukan sama seperti manusia Indonesia pada umumnya. Sebab, manusia adalah makhluk kebudayaan.

"Jadi, dengan begitu orang Papua merasa di-uwongke (dimanusiakan), dianggap sama dengan anak bangsa yang lain," terangnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya