Berita

Asvi Warman Adam diwawancarai para wartawan/RMOL

Politik

Sejarawan: Dekati Orang Papua Lewat Jalur Kebudayaan, Bukan Cuma Ekonomi

MINGGU, 25 AGUSTUS 2019 | 04:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sebetulnya, pergolakan yang terjadi di Papua bukan perkara yang rumit untuk dibereskan.

Jika menengok lagi pemicu kemarahan rakyat Papua, yaitu insiden bernuansa rasialisme, maka yang perlu diperbaiki adalah naluri kebudayaan masyarakat Indonesia.

Peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, menyatakan, pergolakan yang diwarnai isu separatisme Papua disebabkan oleh remuknya kebudayaan yang diwariskan leluhur bangsa Indonesia. Penyelesaian masalah Papua yang terjadi sejak tahun 1966 dapat diselesaikan dengan adaptifnya anak bangsa terhadap kebudayaan Papua.


"Jangan dilupakan juga, orang Papua itu punya adat istiadat yang tidak sama dengan kita. Harusnya diperhatikan hal itu. Saya lebih setuju mendekati Papua dengan cara kebudayaan," ujar Asvi kepada wartawan di D'Consulate, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).

Kompleksitas persoalan di Papua meruncing karena pemerintah tidak memikirkan pendekatan selain ekonomi dan pembangunan. Padahal, masyarakat Papua adalah masyarakat yang konsisten melestarikan budayanya.

"Pendekatan kebudayaan yang perlu dilakukan. Jadi, bukan hanya pendekatan ekonomi dengan memberikan dana yang banyak. Tapi bagaimana menganggap orang Papua warga yang punya budaya," tutur pria yang sudah melahirkan banyak buku bertema sejarah ini.

Ia menyarankan, aparat keamanan yang bertugas di tanah Papua juga mau memahamI kebudayaan masyarakat setempat.

"Pendekatan keamanan harus dilakukan juga dengan berbudaya. Dalam arti, tentara dan polisi yang bertugas harus paham juga tentang budaya Papua," tambah Asvi.

Hanya melalui jalur kebudayaan maka rakyat Indonesia yang berada di tanah Melanesia itu merasa diperlakukan sama seperti manusia Indonesia pada umumnya. Sebab, manusia adalah makhluk kebudayaan.

"Jadi, dengan begitu orang Papua merasa di-uwongke (dimanusiakan), dianggap sama dengan anak bangsa yang lain," terangnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya