Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan agar daerah yang akan menjadi ibu kota baru negara bukan daerah otonom baru.
Begitu kata Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, kepada wartawan seusai diskusi Polemik bertajuk 'Gundah Ibu Kota Dipindah' di D'consulate, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu siang (24/8).
"Kami menyarankan (ibu kota baru) sebaiknya jangan daerah otonom. Itu kenapa Pak Menteri (Tjahjo Kumolo) beberapa kali mengatakan kita usahakan jangan ada Pilkada di sana," kata Akmal.
Memang pada Kamis lalu Mendagri, Tjaho Kumolo, menyatakan bahwa pihaknya menyarankan ibu kota baru bukan berstatus kota baru atau daerah khusus ibu kota seperti halnya DKI Jakarta. Dengan begitu, ibu kota baru tidak akan memiliki kepala daerah seperti daerah otonom lain. Ia mencontohkan daerah Putrajaya di Malaysia.
Kembali ke Akmal, ia menjelaskan alasan mengapa ibu kota baru diusulkan tidak mengalami Pilkada adalah agar ibu kota jauh dari intervensi dan konflik kepentingan. Situasi politik ibu kota harus benar-benar teduh sebagai wilayah pusat pemerintahan.
"Kita memahami dinamika politik dan dinamis di setiap daerah, kita khawatirkan akan bisa menjadi persoalan dalam mengambil keputusan," jelas Akmal.
Namun, sampai sekarang keputusan final tentang model pemerintahan dan bentuk ibu kota belum ditemukan dalam Rapat Terbatas para menteri terkait.
"Seluruh kementerian yang terlibat akan menelaah sisi susunan pemerintahan dan bentuk otonominya, seperti apa kewenangannya, model kelembagaan seperti apa," lanjut Akmal.
Kemendagri masih dalam posisi menunggu keputusan resmi dari Presiden. Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta kementerian dan lembaga terkait masih terus melakukan kajian komprehensif terkait pemindahan ibu kota.
"Sampai saat ini kita masih menunggu kajian teknis dari PUPR dan Bappenas, dan Kemendagri menyiapkan beberapa telaah yang tentunya akan menajdi bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan," demikian Akmal.
