Berita

Diskusi "Gundah Ibukota Dipindah"/RMOL

Politik

IBUKOTA PINDAH

Kemendagri: Kalimantan Timur Belum Final, Tunggu Keputusan Presiden

SABTU, 24 AGUSTUS 2019 | 11:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan bukan isapan jempol belaka. Namun, wacana lawas ini terus dimatangkan dengan kajian-kajian mendalam.

"Saat ini masih dalam kajian kami, masih tunggu Pak Presiden. Bappenas juga masih melakukan kajian, sehingga jadi bahan untuk Pak Presiden," kata Plt Ditjen Otda Kemendagri, Akmal Malik dalam diskusi bertajuk 'Gundah Ibukota Dipindah' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).

Akmal mengatakan, penentuan lokasi ibukota baru masih belum fiks di Kalimantan Timur sebagaimana diungkapkan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil beberapa waktu lalu. Menurut Akmal, Kemendagri masih harus menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.


"Saat ini masih dalam kajian, kemaren masih dalam Menteri ATR itu alternatif, fix kami masih tunggu Pak Presiden," ujar Akmal.

Lebih lanjut, Akmal menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk melaporkan hasil kajiannya ke Presiden. Selanjutnya, akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Presiden.

"Sesuai dengan hasil Ratas (rapat terbatas), Presiden mengatakan kepada seluruh kementerian yang terlibat untuk bikin telaah terkait pemindahan ibukota negara. Sampai hari ini kita masih menunggu kajian dari PUPR dan Bappenas," demikian Akmal.

Hadir juga sebagai pembicara dalam diksusi ini, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng; pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi; Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fery Juliantono; sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, dan Founder Bhinneka Institute, Arya Mahendra Sinulingga.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya