Berita

Diskusi "Gundah Ibukota Dipindah"/RMOL

Politik

IBUKOTA PINDAH

Kemendagri: Kalimantan Timur Belum Final, Tunggu Keputusan Presiden

SABTU, 24 AGUSTUS 2019 | 11:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan bukan isapan jempol belaka. Namun, wacana lawas ini terus dimatangkan dengan kajian-kajian mendalam.

"Saat ini masih dalam kajian kami, masih tunggu Pak Presiden. Bappenas juga masih melakukan kajian, sehingga jadi bahan untuk Pak Presiden," kata Plt Ditjen Otda Kemendagri, Akmal Malik dalam diskusi bertajuk 'Gundah Ibukota Dipindah' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).

Akmal mengatakan, penentuan lokasi ibukota baru masih belum fiks di Kalimantan Timur sebagaimana diungkapkan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil beberapa waktu lalu. Menurut Akmal, Kemendagri masih harus menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.


"Saat ini masih dalam kajian, kemaren masih dalam Menteri ATR itu alternatif, fix kami masih tunggu Pak Presiden," ujar Akmal.

Lebih lanjut, Akmal menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk melaporkan hasil kajiannya ke Presiden. Selanjutnya, akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Presiden.

"Sesuai dengan hasil Ratas (rapat terbatas), Presiden mengatakan kepada seluruh kementerian yang terlibat untuk bikin telaah terkait pemindahan ibukota negara. Sampai hari ini kita masih menunggu kajian dari PUPR dan Bappenas," demikian Akmal.

Hadir juga sebagai pembicara dalam diksusi ini, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng; pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi; Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fery Juliantono; sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, dan Founder Bhinneka Institute, Arya Mahendra Sinulingga.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya