Berita

Jokowi bersama anak Papua/ Net

Pertahanan

Pak Jokowi, Orang Papua Butuh Sentuhan Hati Bukan Infrastruktur

SABTU, 24 AGUSTUS 2019 | 03:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pembangunan infrastruktur yang digencarkan Presiden Joko Widodo dinilai tidak menyelesaikan masalah di Papua. Bahkan, pembangunan infrastruktur tersebut dianggap tidak ada manfaat untuk masyarakat di Papua.

Hal itu disampaikan perwakilan Forum Komunikasi Anak Papua, Sammy Jenggu. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Papua bukanlah solusi untuk menyelesaikan permasalahan di Bumi Cendrawasih.

"Pembangunan infrastruktur yang gencar di Papua itu bukan solusi, karena orang Papua tidak butuh itu," ucap Semmy Jenggu kepada Kantor Berita Politik RMOL saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jumat (23/8).


Pembangunan yang digencarkan Presiden Jokowi selama ini kata Sammy, masyarakat tidak merasakan dampaknya. Bahkan, pembangunan itu disebut sebagai hal yang sia-sia.

"Bangun gedung banyak-banyak siapa yang mau ngisi? siapa yang mau tinggal? karena jumlah penduduknya sedikit. Jalan banyak yang dibangun oleh pemerintah siapa juga yang mau lewatin?. Jadi tidak terpakai, ngapain bangun jalan banyak-banyak tidak bermanfaat," tegasnya.

Menurut Sammy, masyarakat Papua hanya butuh rasa keadilan dari pemerintah. Mereka merasa diperlakukan berbeda dengan masyarakat di daerah lainnya. Selain itu, memperbaiki sumber daya manusia lebih bermanfaat dibanding pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur tidak ada manfaat, bangun dulu manusianya (SDM), karena manusia Papua itu butuh sentuhan," jelasnya.

Bahkan, Sammy pun membantah klaim pemerintah yang menilai hanya dengan melakukan pembangunan infrastruktur di Papua akan menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat Papua selama ini.

"Sama seperti membangun (infrastruktur) Papua, menurut negara ini bahwa dengan membangun Papua itu clear, ya tidak. Yang dibutuhkan masyarakat Papua itu adalah sentuhan hati bukan pembangunannya," ungkapnya.


Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya