Berita

Jokowi bersama anak Papua/ Net

Pertahanan

Pak Jokowi, Orang Papua Butuh Sentuhan Hati Bukan Infrastruktur

SABTU, 24 AGUSTUS 2019 | 03:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pembangunan infrastruktur yang digencarkan Presiden Joko Widodo dinilai tidak menyelesaikan masalah di Papua. Bahkan, pembangunan infrastruktur tersebut dianggap tidak ada manfaat untuk masyarakat di Papua.

Hal itu disampaikan perwakilan Forum Komunikasi Anak Papua, Sammy Jenggu. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Papua bukanlah solusi untuk menyelesaikan permasalahan di Bumi Cendrawasih.

"Pembangunan infrastruktur yang gencar di Papua itu bukan solusi, karena orang Papua tidak butuh itu," ucap Semmy Jenggu kepada Kantor Berita Politik RMOL saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jumat (23/8).


Pembangunan yang digencarkan Presiden Jokowi selama ini kata Sammy, masyarakat tidak merasakan dampaknya. Bahkan, pembangunan itu disebut sebagai hal yang sia-sia.

"Bangun gedung banyak-banyak siapa yang mau ngisi? siapa yang mau tinggal? karena jumlah penduduknya sedikit. Jalan banyak yang dibangun oleh pemerintah siapa juga yang mau lewatin?. Jadi tidak terpakai, ngapain bangun jalan banyak-banyak tidak bermanfaat," tegasnya.

Menurut Sammy, masyarakat Papua hanya butuh rasa keadilan dari pemerintah. Mereka merasa diperlakukan berbeda dengan masyarakat di daerah lainnya. Selain itu, memperbaiki sumber daya manusia lebih bermanfaat dibanding pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur tidak ada manfaat, bangun dulu manusianya (SDM), karena manusia Papua itu butuh sentuhan," jelasnya.

Bahkan, Sammy pun membantah klaim pemerintah yang menilai hanya dengan melakukan pembangunan infrastruktur di Papua akan menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat Papua selama ini.

"Sama seperti membangun (infrastruktur) Papua, menurut negara ini bahwa dengan membangun Papua itu clear, ya tidak. Yang dibutuhkan masyarakat Papua itu adalah sentuhan hati bukan pembangunannya," ungkapnya.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya