Berita

Jakarta macet/Net

Politik

Jawab Kekhawatiran Ahok Dulu, Pemindahan Ibukota Harus Dipikirkan Matang

JUMAT, 23 AGUSTUS 2019 | 20:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Video pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal pemindahan Ibukota kembali mencuat ke publik. Dalam video berisi pernyataan 2013 silam, Ahok tak setuju pemindahan Ibukota karena akan menelan biaya yang tak sedikit.

Senada dengan Ahok, pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro menyampaikan bahwa pemerintah harus membahas pemindahan secara serius dari segala aspek agar tak dinilai mubazir.

“Pemindahan Ibukota bisa dibahas secara serius, seperti apa formulanya dan bagaimana dampaknya secara sosial-budaya, ekonomi, geopolitik, dan wilayah (kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah),” ucap Siti Zuhro kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/8).


Pihaknya menginginkan pemindahan Ibukota ke Pulau Kalimantan harus memberikan efek positif bagi warga, baik warga Kalimantan maupun Indonesia secara umum.

“Apakah prospeknya memberi kemanfaatan bagi ke-Indonesiaan dan kedaerahan atau sebaliknya? Bila setelah dipertimbangkan dengan seksama dampaknya sangat positif,” katanya.

Di sisi lain, ia meminta agar pemerintah pusat melibatkan DPR RI dalam membahas pemindahan Ibukota ini agar tidak menimbulkan efek domino.

“Hasilnya bisa dikonsultasikan dengan publik. Ini penting agar pilihan pindah Ibukota tidak menimbulkan blunder,” tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya