Arief Poyuono: Pemerintahan Baru Perlu Kementerian Investasi

Upaya untuk menarik investasi asing yang lebih subtansial dalam waktu cepat membutuhkan strategi yang jitu dan terukur, yang tidak asal-asalan.

Bagaimanapun juga invetasi yang sehat dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, salah satu cara yang bisa ditempuh pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin adalah dengan membentuk Kementerian Investasi.

“Kementrian Investasi sangat agar bisa mempercepat tumbuhnya investasi dengan aturan-aturan yang tidak saling tumpang tindih,” ujar Arief Poyuono dalam perbincangan dengan redaksi.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang merupakan lembaga pemerintahan non kementerian dapat berperan menjadi penunjang Kementerian Investasi dimaksud.

“BKPM merupakan lembaga negara yang dibentuk guna menjalankan tugas pemerintahan tertentu dalam bidang investasi. Kepala BKPM nantinya akan berada di bawah serta bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden melalui Menteri Investasi  yang mengoordinasikannya,” terang Arief Poyuono lagi.

Dia menambahkan, kehadiran Kementerian Investasi akan memotong berbagai kesulitan yang selama ini dihadapi investor.

“Ada UU Penanaman Modal, kok tidak ada Kementerian Investasi. Ini yang membuat investasi di Indonesia menghadapi banyak hambatan,” demikian Arief Poyuono.