Jokowi Diusulkan Pakai Cara Gus Dur Untuk Tangani Papua

Pemerintah diingatkan untuk melakukan cara Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam menangani masalah di Papua. Salah satu yang dilakukan Gus Dur adalah soal kebebasan berpendapat.

“Perlunya keterbukaan kebebasan berpendapat ini sangat penting kalau kita melihat tahun 1999-2000 itu enggak ada penembakan di bawah (kepemimpinan) Gus Dur,” ujar anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedy dalam forum Gerakan Suluh Kebangsaan yang diselenggarakan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Dia menerangkan, Gus Dur melekat di hati masyarakat Papua lantaran memberikan kebebasan berpendapat sehingga tidak ada pengekangan terhadap etnis Papua. Tidak seperti saat ini, masyarakat Papua dibatasi pendapatnya hingga kerap terjadi baku tembak antara aparat keamanan dan masyarakat Papua.

“Jadi kebebasan begitu luas," imbuhnya.

Menurutnya, masalah serius yang saat ini tengah terjadi bisa saja buntut dari persoalan di Kabupaten Nduga. Jika ini benar, maka kerusuhan kemarin patut diwaspadai pemerintah.

“Pemerintah hendaknya melakukan secara serius masalah Nduga, kalau ini menjadi sebab akibat ledakan ini,” ucapnya.

Atas hal tersebut, dia meminta pemerintah terbuka soal Papua dan menginformasikan kepada masyarakat.

“Menurut kami pemerintah harus melakukan pemetaan dan menginformasikan kepada media, dan media internasional dan juga memberikan kebebasan pendapat,” tandasnya.