Presiden Jokowi Tak Punya Daya Untuk Melawan Menteri Rini

Rencana perombakan direksi di lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperkirakan akan tetap dilakukan Menteri BUMN, Rini Soemarno meski dilarang Presiden Joko Widodo. Hal itu lantaran posisi Rini lebih kuat dibanding presiden.

"Rini merasa posisinya lebih kuat secara aspek otoritas legal dibanding Jokowi," ujar pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy kepada wartawan, Jumat, (23/8).

Kekuatan Rini ada pada UU 19/2003 tentang BUMN yang menjadi pegangan dalam melakukan perombakan pengurus BUMN tersebut.

Dalam UU tersebut, khususnya pada Bab II Pasal 15 Ayat (1) dan (2) disebutkan, Menteri BUMN berhak mengangkat dan memberhentikan direksi BUMN.

Kekuatan Rini makin diperkuat dengan ketidaktegasan Presiden Jokowi. Sebab, larangan perombakan direksi hanya disampaikan secara lisan.

"Pelarangan Jokowi hanya sebatas lisan. Itu pun melalui orang lain. Inilah kelemahan Jokowi," tutur Noorsy.

Sejatinya, sebagai seorang menteri seharusnya Rini tunduk pada perintah dari presiden lantaran memiliki otoritas mengatur menteri-menteri di bawahnya.

Namun jika dilihat dari pengalaman, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak akan bisa berkutik dengan kebijakan Rini. Hal itu terlihat saat rekomendasi DPR beberapa waktu yang meminta Rini dicopot.

"Salah satu indikasinya, Jokowi tidak menjalankan rekomendasi Pansus Pelindo 2 DPR untuk memecat Rini," tegasnya.

Sebelumnya perombakan tersebut dikabarkan akan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar pada 28 Agustus 2019 - 2 September 2019.

Kelima BUMN tersebut adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI).