Berita

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Faisal Santiago/Net

Politik

Akademisi Sebut Tudingan Karpet Merah Capim KPK Dari Unsur Jaksa-Polri Tak Berdasar

JUMAT, 23 AGUSTUS 2019 | 11:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tudingan terhadap Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) memberi "karpet merah" terhadap kandidat berlatar Jaksa dan Polri dinilai tak berdasar. Sebab, tudingan tersebut tidak disertakan data dan fakta yang autentik.

Penegasan itu disampaikan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Faisal Santiago, saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (23/8).

Faisal menilai, Pansel Capim KPK telah bekerja independen dalam menjaring Capim lembaga antirasuah Jilid V atau Periode 2019-2023. Sejauh ini, Faisal belum melihat gelagat Pansel Capim KPK melaksanakan tugasnya atas dasar pengaruh dari pihak luar.


"Mengenai pekerjaan berdasarkan pesanan, saya masih belum melihat itu (pengaruh). Kecuali ada yang bisa membuktikan (fakta) hal tersebut," tegas Faisal.

Faisal meyakini, Pansel Capim KPK akan berhasil mencari 10 nama calon pimpinan di lembaga antirasuah, untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Nantinya, 10 nama itu bakal mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

"Toh pada akhirnya kan DPR yang menentukan siapa yang layak menjadi pimpinan KPK," ujar Faisal yang juga Guru Besar Hukum ini.

Terkait kekhawatiran sejumlah pihak terhadap Capim KPK dari unsur Kepolisian, hanyalah upaya melemahkan lembaga antirasuah. Sebab, semua warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Apalagi jika memiliki kapasitas dan kredibelitas yang bagus.

"Mereka (polisi) mempunyai kapasitas yang sama dalam rangka penegakan hukum dan penindakan tindak pidana korupsi. Saya pikir tidak ada hal-hal yang melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi," lanjut Faisal.

Sementara soal 40 nama Capim yang tersisa dinilai sudah memiliki kualitas untuk memimpin lembaga yang baru berdiri 16 tahun lalu itu. Apalagi, kata dia, nama-nama tersebut mewakili latar belakang penegak hukum lain. Seperti polisi, jaksa, hakim, hingga akademisi.

"Saya pikir kalau sudah sampai tahapan ini paling tidak sudah ok lah. Walaupun belum sangat sempurna," pungkas Faisal.

Diketahui, Pansel Capim KPK telah menetapkan 40 peserta yang lolos seleksi tes psikologi pada 5 Agustus lalu. Hari ini, Jumat (23/8), akan diumumkan 20 orang yang lolos tes profile assessment dan berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Kalah di PN Jakpus, Penggugat PPP Subadri-Toni Dihukum Bayar Biaya Perkara

Senin, 03 Agustus 2026 | 22:10

Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Angkatan Bersenjata Tailan

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:34

Buru Aset TPPU Febrie Adriansyah, Tim 9 Geledah Kantor Don Ritto hingga Rumah Nurman Herin

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:30

Prabowo dan PM Tailan Bidik Nilai Perdagangan Rp359 Triliun dalam Lima Tahun

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:20

Ini Enam Perkara yang Dihentikan KPK

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:10

Petingginya Diperiksa Kejati DKI, Peran AFPI Disorot

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:52

Indonesia-Tailan Sepakat Kembangkan TRM untuk Perangi Kejahatan Transnasional

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:49

Bawaslu Fokus Tingkatkan SDM Hadapi Tantangan Digital

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Kenang Masa Muda Bersama Raja Tailan Saat Sambut PM Anutin

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:30

Prabowo Dukung PPHN Jadi Pedoman Lintas Pemerintahan

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya