Kontras: Pembatasan Akses Komunikasi Justru Perpanjang Masalah Papua

Negara kerap berdalih dengan alasan keamanan dalam melakukan throttling atau pelambatan akses komunikasi. Sementara, parameter dan bentuk akuntabilitas atas kebijakan pelambatan akses internet ini juga kerap tidak dijelaskan.

"Pelambatan akses internet sudah kedua kalinya dilakukan oleh negara dalam setahun terakhir. Kami khawatirkan akan membuat masalah Papua terus berkepanjangan," kata koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani, Kamis (22/8).

Alih-alih membuka informasi seluas-luasnya, kebijakan yang dipilih justru membatasi akses informasi. Kontras pun menyayangkan kebijakan pemerintah ini yang diterapkan di Papua Barat berkaitan dengan suasana yang sempat tak kondusif.

"Pelambatan akses internet dapat menjadi penjara yang lain bagi Papua dan bagi publik," katanya.

"Berdasarkan cara yang dipilih negara dalam menangani situasi yang memanas di Papua, negara justru semakin memperlihatkan kegagalan dalam mengidentifikasi masalah utama Papua serta cara-cara demokratis dalam menanganinya," tutupnya.