Gerindra Minta Ditjen Pajak Dan Kementerian Keuangan Berpisah

Usulan pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan kembali muncul. Hal itu disampaikan fraksi Gerindra dalam Sidang Paripurna agenda pandangan fraksi terhadap RUU APBN 2020 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

"Fraksi Gerindra mengajak pemerintah dan fraksi lain untuk menuntaskan KUP dan memisahkan DJP dari Kemenkeu kemudian meningkatkan kualitas belanja,” ujar politisi Gerindra, Bambang Haryo.

Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak yang dinilai rendah dan jauh dari target selama lima tahun belakangan.

Pasalnya, penerimaan pajak memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dimana 80 persen pendapatan negara dari pajak.

Gerindra juga mendorong agar Kemenkeu lebih optimal dalam menganggarkan APBN.

“Kegagalan berdampak keseluruhan. Urgent-nya adalah membenahi sistem perpajakan yang ada saat ini,” tandasnya.

Di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak Rp 985 triliun atau 91,9 persen dari target Rp 1.072 triliun. Di tahun 2015, realisasinya hanya Rp 1.055 triliun atau 81,5 persen dari target Rp 1.294 triliun. Tahun 2016, realisasinya juga menurun hanya Rp 1.283 triliun atau 83,4 persen dari target Rp 1.539 triliun.

Kemudian di tahun 2017 juga tak mencapai target. Dari target Rp 1.283 triliun hanya direalisasikan Rp 1.147 triliun atau 89 persen. Tahun 2018, realisasinya hanya Rp 1.315 triliun atau 92 persen dari target Rp 1.283 triliun.