Berita

Mendagri Tjahjo Kumolo saat keluar dari Gedung KPK/RMOL

Pertahanan

Mendagri Minta Kepala Daerah Di Papua Tidak Ke Luar Kota

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 | 17:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dampak gelombang aksi massa yang berujung kerusuhan di Papua pada Senin (19/8) lalu masih dirasakan semua pihak. Pimpinan dan kepala daerah di wilayah Papua diperintahkan agar tidak meninggalkan wilayahnya.

Perintah itu disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melalui radiogram ke Gubernur, Bupati, dan Walikota di Papua dan Papua Barat.  

"Kami sudah mengirimkan dua kali radiogram untuk (pimpinan daerah) sementara tinggal di wilayah masing-masing. Jangan pergi dulu ke luar (daerahnya)," tegas Tjahjo kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/8).


Hal lain yang disampaikan Tjahjo, terkait pengendalian keamanan di Papua Barat yang semuanya sudah ditangani oleh Menko Polhukam Wiranto.

"Papua sudah di-takeover oleh Pak Menko Polhukam (Wiranto)," kata Tjahjo.

Selain itu, kata Tjahjo, Kemendagri juga meminta para kepala daerah setempat untuk rutin melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Harus rutin tiap hari koordinasi dengan Forkopimda dengan Kapolres, Kapolda, Pangdam, BIN (Badan Intelijen Negara) di daerah," tegas Tjahjo.

Selanjutnya, para kepala daerah juga diharapkan untuk terus berkoordinasi dengan tokoh adat hingga tokoh agama di Papua dan Papua Barat.

"Kalau ada unjuk rasa, kalau ada pengaduan masyarakat, tolong yang menerima adalah kepala daerah didampingi oleh Forkompinda," demikian Tjahjo.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya