Berita

Martin Manurung/Net

Politik

Nasdem Minta Pemerintah Segera Padamkan Bibit-bibit Sentimen SARA

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 | 15:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Persatuan Indonesia kembali diuji dengan beberapa kejadian bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang membuat kegaduhan sesama anak bangsa.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem Martin Manurung meminta negara melalui pemerintah bertindak cepat dan adil agar kasus tersebut tidak bias dan meluas di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen.

Dalam sepekan terakhir, Indonesia dihebohkan dengan dua isu yang sangat sensitif. Yang pertama adalah ceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) tentang salib yang dinilai telah menyakiti hati umat Kristen.


Yang kedua, beredarnya isu mengenai penghinaan terhadap warga Papua yang tinggal di Pulau Jawa. Dalam beberapa video yang beredar, beberapa kelompok menyebutkan kalimat yang juga kurang etis kepada para mahasiswa Papua. Hal itu bermula dari adanya isu mengenai pengerusakan dan pembuangan bendera negara di Komplek Asrama Papua

Hal itu diduga menjadi pemicu kerusuhan di sejumlah wilayah di Kepulauan Papua yang membuat kehebohan di tengah masyarakat.

Martin yang merupakan anggota DPR RI terpilih menilai, kegaduhan yang terjadi dalam sepekan terakhir merupakan sebagian kecil masalah yang bisa saja akan terjadi lagi, jika tidak ada tindakan tegas dan adil yang dilakukan negara.

Menurutnya, jika hal ini terus terbiarkan, bangsa Indonesia akan terbagi menjadi kelompok-kelompok yang dimana satu dengan yang lainnya akan beradu kekuatan.

"Saya sangat sepakat dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang menyatakan perdamaian dan saling memaafkan. Namun negara juga harus hadir untuk menciptakan kenyamanan dan kesetaraan beragama dan berbudaya di antara sesama warga negara," kata Martin, Kamis (22/8).

Lebih lanjut Martin mengatakan agar negara juga melakukan peran preventif. Bibit-bibit yang mengeksploitasi sentimen SARA sejak awal harus dipadamkan. Jangan ada pembiaran sehingga membesar.

"Bila terjadi pelanggaran hukum, negara juga harus menciptakan kesetaraan perlakuan kepada siapapun dan dari kelompok manapun. Hal ini untuk menghindari kesan bahwa ada perbedaan perlakuan antarkelompok masyarakat," pungkasnya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Hamas Sepakat Lucuti Senjata dengan Syarat

Jumat, 23 Januari 2026 | 10:15

DPR Mulai RDPU Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Jumat, 23 Januari 2026 | 10:09

Megawati Rayakan Ultah ke-79 di Istana Batu Tulis

Jumat, 23 Januari 2026 | 10:02

Iran Tuding Media Barat Rekayasa Angka Korban Protes demi Tekan Teheran

Jumat, 23 Januari 2026 | 10:02

IHSG Rebound; Rupiah Menguat ke Rp16.846 per Dolar AS

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:59

Gaya Top Gun Macron di Davos Bikin Saham Produsen Kacamata iVision Melonjak

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:47

Sekolah di Jakarta Terapkan PJJ Akibat Cuaca Ekstrem

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:42

Ini Respons DPP Partai Ummat Pascaputusan PTUN dan PN Jaksel

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:34

Purbaya Siapkan Perombakan Besar di Ditjen Pajak demi Pulihkan Kepercayaan Publik

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:29

Menlu Sugiono: Board of Peace Langkah Konkret Wujudkan Perdamaian Gaza

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:17

Selengkapnya