Berita

Martin Manurung/Net

Politik

Nasdem Minta Pemerintah Segera Padamkan Bibit-bibit Sentimen SARA

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 | 15:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Persatuan Indonesia kembali diuji dengan beberapa kejadian bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang membuat kegaduhan sesama anak bangsa.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem Martin Manurung meminta negara melalui pemerintah bertindak cepat dan adil agar kasus tersebut tidak bias dan meluas di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen.

Dalam sepekan terakhir, Indonesia dihebohkan dengan dua isu yang sangat sensitif. Yang pertama adalah ceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) tentang salib yang dinilai telah menyakiti hati umat Kristen.


Yang kedua, beredarnya isu mengenai penghinaan terhadap warga Papua yang tinggal di Pulau Jawa. Dalam beberapa video yang beredar, beberapa kelompok menyebutkan kalimat yang juga kurang etis kepada para mahasiswa Papua. Hal itu bermula dari adanya isu mengenai pengerusakan dan pembuangan bendera negara di Komplek Asrama Papua

Hal itu diduga menjadi pemicu kerusuhan di sejumlah wilayah di Kepulauan Papua yang membuat kehebohan di tengah masyarakat.

Martin yang merupakan anggota DPR RI terpilih menilai, kegaduhan yang terjadi dalam sepekan terakhir merupakan sebagian kecil masalah yang bisa saja akan terjadi lagi, jika tidak ada tindakan tegas dan adil yang dilakukan negara.

Menurutnya, jika hal ini terus terbiarkan, bangsa Indonesia akan terbagi menjadi kelompok-kelompok yang dimana satu dengan yang lainnya akan beradu kekuatan.

"Saya sangat sepakat dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang menyatakan perdamaian dan saling memaafkan. Namun negara juga harus hadir untuk menciptakan kenyamanan dan kesetaraan beragama dan berbudaya di antara sesama warga negara," kata Martin, Kamis (22/8).

Lebih lanjut Martin mengatakan agar negara juga melakukan peran preventif. Bibit-bibit yang mengeksploitasi sentimen SARA sejak awal harus dipadamkan. Jangan ada pembiaran sehingga membesar.

"Bila terjadi pelanggaran hukum, negara juga harus menciptakan kesetaraan perlakuan kepada siapapun dan dari kelompok manapun. Hal ini untuk menghindari kesan bahwa ada perbedaan perlakuan antarkelompok masyarakat," pungkasnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Purbaya Soal THR Swasta Kena Pajak: Protes ke Bos Jangan ke Pemerintah

Sabtu, 07 Maret 2026 | 17:35

Immoderma Clinic Hadirkan Remee Pro, Teknologi Baru Injector Skinbooster

Sabtu, 07 Maret 2026 | 17:28

Keterlibatan di BoP, Indonesia Jangan Terjebak Langgam Donald Trump

Sabtu, 07 Maret 2026 | 16:54

Ketika Risiko Bisnis Dipidanakan

Sabtu, 07 Maret 2026 | 16:19

Digelar di Palu, Muswil DPW PPP Sulteng Lancar dan Sesuai Konstitusi

Sabtu, 07 Maret 2026 | 15:35

Komisi I DPR: Pemerintah Harus Konsisten Jalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sabtu, 07 Maret 2026 | 15:13

Maskapai Saudia Mulai Buka Penerbangan Tujuan Dubai

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:59

Perempuan Bangsa Soroti Keselamatan Anak dan Lansia Saat Mudik

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:44

Purbaya Sudah Cairkan THR Pensiunan Rp11,4 Triliun, ASN Pusat Baru Rp3 Triliun

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:26

Pendapatan PGAS Naik Jadi 3,98 Miliar Dolar AS di 2025

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:07

Selengkapnya