Berita

Presiden Jokowi pidato kenegaraan di Parlemen/Net

Nusantara

Sudah Gembar-gembor, Padahal Kajian Akademik Ibukota Baru Belum Disampaikan Ke Parlemen

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 | 13:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Wacana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta sudah lama berembus kencang. Tetapi, tidak sekalipun diajukan secara resmi ke Parlemen.

Begitu dikatakan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat ditanya wartawan, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).

Politisi senior PKS yang akrab disapa HNW ini mengatakan, kalau memang serius, maka rencana itu harus segera diajukan. Setidaknya, soal hasil kajian sebelum dibuat landasan hukum.


"Sebelum jadi undang-undang, harus ada kajian akademiknya. Akademiknya juga belum pernah disampaikan," ujar HNW.

Dia menyayangkan saat kajian akademik belum ada dan landasan hukum pemindahan ibukota belum jelas. Tetapi, pemerintah sudah gembar-gembor soal rencana pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan.

"Jadi menurut saya ini menambah polemik di masyarakat. Menurut saya pemerintah harusnya berlaku yang runut dalam konteks konstitusi," demikian HNW.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya