Berita

Surat suara/Net

Politik

Bahaya Jika Aklamasi Terjadi Karena Cipta Kondisi Politik

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 | 04:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kongres PDI Perjuangan dan Muktamar PKB memperlihatkan ke publik bahwa aklamasi tengah menjadi trend yang terjadi di partai politik tanah air. Aklamasi pada calon tunggal ini bisa terjadi karena beberapa hal.

Pengamat politik Ade Reza Hariyadi menguraikan, aklamasi bisa terjadi karena calon tunggal yang muncul tidak memiliki kompetitor.

“Sehingga tidak perlu pemilihan atau voting," ucapnya kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Rabu (21/8).


Bisa juga terjadi untuk menjustifikasi bahwa aklamasi muncul sebagai perwujudan musyarawah mufakat. Artinya, tidak perlu ada voting dalam pemilihan, cukup urun rembug.

Namun yang bahaya, katanya, jika aklamasi yang terjadi merupakan sebuah cipta kondisi politik untuk membatasi dan mengarahkan suara pada kandidat tertentu. Ada skenario agar pimpinan daerah memberi rekomendasi politik dulu sebelum kongres atau muktamar digelar.

"Hal ini mencegah dinamika kongres menjadi tidak terkontrol dan akhirnya sekadar melegitimasi hasil yang sudah dirancang sebelumnya,” jelasnya.

Lebih parah lagi jika aklamasi terjadi karena figur petahana yang memiliki pengaruh hegemonik, sehingga menjadi pilihan dominan pemilik suara.

"Itu membatasi kesempatan terjadinya sirkulasi kekuasaan internal partai," demikian Ade.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya