Berita

Fahira Idris/Net

Politik

Senator Dorong Pemerintah Pusat Pertimbangkan Bekasi Dan Depok Untuk Gabung Ke Jakarta

RABU, 21 AGUSTUS 2019 | 14:17 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Wacana pembentukan daerah otonom baru (DOB) bernama Provinsi Bogor Raya semakin santer terdengar. Bahkan kajiannya sudah mulai dilaksanakan dan akan tuntas pada akhir tahun ini.

Setidaknya terdapat 10 kabupaten atau kota yang digagas akan menjadi bagian dari rencana provinsi baru ini. Dua di antaranya adalah Kota Bekasi dan Kota Depok. Namun, jika provinsi baru ini benar terwujud, kedua kepala deerah di kota ini justru memilih bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Anggota DPD RI DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, keinginan Bekasi dan Depok ingin bergabung dengan Provinsi Jakarta merupakan ide yang menarik dan perlu dijajaki.


Jika ke depan niat ini terealisasi dan direstui Pemerintah Pusat dipastikan akan ada akselerasi yang baik tidak hanya bagi Jakarta tetapi juga bagi Depok dan Bekasi terutama dari sisi transportasi, permukiman, pendidikan, dan pelayanan publik, tata kota dan bidang lainnya.

“Dari sisi ekonomi, saya yakin akan tumbuh sentra-sentra ekonomi baru yang tentu muaranya membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Niat Bekasi dan Depok ingin berbagung ke Jakarta ini patut dipertimbangan Pemerintah Pusat,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (21/8).

Terkait wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya, Fahira menyambut baik selama niatnya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik.

Meski saat ini pemerintah masih memberlakukan moratorium pembentukan DOB, tetapi wacana, kajian, bahkan persiapan terkait DOB tidak menjadi masalah untuk dilakukan.

Menurut Fahira, pembentukan DOB dalam sebuah negara yang menganut sistem desentralisasi adalah sebuah keniscayaan karena menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Walau memang dalam penerapannya harus dilakukan secara proporsional agar DOB benar-benar bermuara kepada kesejahteraan rakyat bukan sebagai ajang mendapat kekuasaan.

“Dari sekian banyak usulan DOB, saya rasa usulan Provinsi Bogor Raya patut dipertimbangkan oleh Pemerintah Pusat jika nanti moratorium dicabut. Niat Bekasi dan Depok yang ingin bergabung ke Jakarta jika Provinsi Bogor Raya ini terealisai juga patut menjadi perhatian,” ujar Wakil Ketua Komite I DPD RI yang membidangi persoalan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah ini.

Sebagai informasi wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya kembali mencuat setelah sempat dilontarkan pada 2012 lalu.

Wacana ini kembali digagas oleh Wali Kota Bogor Bima Arya. Jika wacana itu terwujud, setidaknya 10 kota/kabupaten yang kemungkinan bisa masuk yakni Kabupaten Bogor, Bogor Barat, Bogor Timur, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Cianjur, Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya