Setara: Penanganan Papua Harus Berbasis Keamanan Warga

Kerusuhan di Papua yang dipicu oleh tindakan rasisme oknum aparat di Surabaya saat mengepung mahasiswa asal Papua tidak bisa dianggap kejadian biasa.

Seruan damai disuarakan oleh berbagai pihak bahkan elite pemerintah baik pusat dan daerah berupaya penuh menciptakan suasaa kondusif.

Memahami Papua harus dicari akal masalahnya. Ketidakadilan politik, ekonomi, sosial dan sejarah integrasi Papua yang masih dipersoalkan warganya berpotensi menimbulkan terjadinya kekerasan, pelangaran HAM dan ketidakadilan akan menimpa warganya.

Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute, Ikhsan Yosarie menyebut rencana Menkopulhukam, Wiranto yang akan menambah pasukan TNI/Polri adalah gambaran kekeliruan dalam memahami Papua, yang justru berpotensi membuat kondisi semakin tidak kondusif.

"Perspektif keamanan dan stabilitas negara yang dikedepankan pemerintah merupakan bentuk upaya pemantapan stabilitas melalui daya paksa dan tata keamanan yang membatasi kebebasan warga," tandas Ikhsan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/8).

Lebih lanjut, Ikhsan menjelaskan, cara penanganan pemerintah yang memilih melindungi obyek vital negara dibanding melindungi hak asasi warga Papua sama sekali tidak menunjukkan upaya pengutamaan keamanan manusia (human security).

Menurutnya, cara pandang pejabat politik yang cenderung memandang warga Papua sebagai pemberontak sangatlah destruktif. Seharusnya pemerintah menggunakan pendekatan human security dalam upaya pemulihan keamanan di Papua.

"Dalam human security, subjek atas keamanan bukan semata-mata negara (state oriented), melainkan manusia (human oriented), yang ditujukan untuk memastikan pemenuhan HAM, rasa aman dan keamanan warga Papua," demikian ditulis dalam keterangan pers yang diterima redaksi.