Soal Pemindahan Ibukota, Jokowi Dianggap Telah Mengonfirmasi Kegagalannya

Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan bagi kaum milenial ternyata bukan sebuah hal yang penting. Karena ada banyak hal penting lain yang seharusnya diprioritaskan dan dilakukan pemerintah, dibanding memindahkan ibukota ke Kalimantan.

Setidaknya itu yang diungkapkan seorang millennial influencer, Sherly Annavita. Bagi Sherly, alasan-alasan yang dikemukakan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibukota ke Kalimantan bukanlah alasan yang kuat.

"Alasan pertama yang dikemukakan Pak Jokowi adalah soal banjir, macet, polusi, dan perataan tanah. Alasan ini sebenarnya menohok kapasitas Pak Jokowi dalam memerintah. Karena salah satu program besar Pak Jokowi saat mencalonkan diri sebagai gubernur dan presiden adalah tentang penanganan keruwetan di Jakarta," terang Sherly dalam acara di stasiun televisi, Selasa (20/8) malam.

"Jadi ketika sekarang beliau menjadikan alasan pemindahan ibukota ini adalah karena banjir, macet, polusi, maka beliau seolah sedang mengonfirmasi kegagalannya dalam memenuhi janji kampanye beliau saat pilgub dan pilpres," imbuh Sherly.

Sherly juga menyoroti alasan pemerataan pembangunan yang diungkapkan Jokowi. Menurut dia, untuk meratakan pembangunan tak harus dengan cara memindahkan ibukota ke satu daerah.

"Kalau alasan pemindahan adalah untuk pemerataan pembangunan, maka solusi yang harusnya ditawarkan adalah meningkatkan pengawasan pemerataan pembangunan itu ke daerah-daerah. Bukan memindahkan ibukota ke daerah tersebut," tegas perempuan kelahiran Aceh 27 tahun lalu itu.

"Kenapa? Apakah akan ada jaminan ketika ibukota dipindahkan ke satu daerah, pemerataan pembangunan di indonesia akan membaik?" sambungnya.

Sherly justru menilai pemindahan ibukota ke satu daerah bisa memicu konflik baru. Seperti kecemburuan sosial dari provinsi lain. Terutama dari provinsi-provinsi yang selama ini jauh dari perhatian pemerintah pusat.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sudah meminta izin untuk memindahkan ibukota ke Kalimantan saat Pidato Kenegaraan di depan anggota Parlemen (16/8) lalu. Namun, hingga saat ini belum ada detail soal di sisi Kalimantan mana ibukota baru tersebut nantinya.