Pindah Ibukota Cuma Ambil Rp 93,5 Triliun Dari APBN

Dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan tidak sedikit. Tercatat, dana pendirian pusat pemerintahan baru mencapai Rp 486 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa mayoritas dana pembangunan tersebut atau sekitar 54,6 persen akan dipenuhi melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Artinya, ada sebanyak Rp 265,2 triliun nilai proyek yang ditargetkan dari KPBU tersebut.

"Menurut saya wajar kalau KPBU itu besar, karena KPBU itu bisa masuk untuk berbagai infrastruktur dasar yang ada. Apakah jaringan gas, air bersih, apakah air limbah," ujarnya di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (20/8).

Sementara alokasi dana dari APBN menjadi yang paling minoritas. Angkanya hanya berkisar Rp 93,5 triliun.

“Angka itu setara dengan 19,2 persen dari total dana yang dibutuhkan," jelasnya.

Adapun proyek yang akan dibangun melalui dana APBN antara lain, infrastruktur pelayanan dasar, istana negara, rumah dinas pegawai negeri sipil (PNS), pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.

Sedangkan  pembangunan infrastruktur yang menggunakan skema KPBU, antara lain gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sarana pendidikan, kesehatan, museum, dan lembaga permasyarakatan.

Selain itu, pemerintah juga akan mengandalkan dana khusus dari swasta sebanyak Rp 127,3 triliun atau setara 26,2 persen dari total dana yang dibutuhkan.

Dana ini nantinya diperuntukan untuk membangun perumahan umum, perguruan tinggi, bandara, pelabuhan, jalan tol, sarana kesehatan, dan pusat perbelanjaan.

Namun demikian, anggaran pemindahan ibukota masih belum dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Sebab sampai saat ini masih menunggu penyelesaian desain ibukota baru.