Kerusuhan di Manokwari/Net
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia - Jakarta (PHBI Jakarta) menyayangkan sekaligus mengecam tindakan kekerasan yang terjadi di beberapa titik di wilayah Kesatuan Republik Indonesia terkait penyampaian aspirasi serta ekspresi dari warga negara.
Kecaman itu menyusul kekerasan yang dialami oleh beberapa mahasiswa Papua yang diduga dilakukan oleh aparat dan ormas di Surabaya dan Malang, Jawa Timur dan menyebabkan penangkapan terhadap 43 mahasiswa Papua yang belum tentu terbukti bersalah.
"Buntut dari kekerasan itu pula yang jadi penyebab terjadinya aksi protes besar-besaran dari saudara-saudara kita Papua di Manokwari dan di Jayapura," kata Direktur PHBI Jakarta, Sabar Daniel Hutahaean kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/8).
Peringatan Hari Kemanusiaan Internasional, yang jatuh pada setiap tanggal 19 Agustus, tercoreng oleh hilangnya kemanusiaan di tengah masyarakat dan aparat sebagai alat negara dan ini tidak boleh terjadi lagi.
"Rentetan kekerasan, diskriminasi hingga intimidasi yang diterima oleh mahasiswa Papua di beberapa daerah dalam satu pekan terakhir mencederai kemanusiaan dan HAM," tegasnya.
PHBI Jakarta juga menolak keras terhadap gerakan separatisme mengingat NKRI sudah final membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Mianggas sampai Rote.
"Persatuan dan kesatuan bangsa berdiri di atas prinsip kebangsaan dimana setiap warga negara Indonesia sama kedudukannya dalam hukum (equal before the law) dan negara harus hadir untuk menjamin itu semua," paparnya.
PBHI Jakarta mendesak Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian menindak tegas aparat yang bersikap represif terhadap mahasiswa Papua sebagai preseden pengurangan tindakan represif.
"Papua adalah bagian integral Republik Indonesia. Kami berdiri bersama warga Papua yang mendambakan kesejahteraan dan keadilan di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.
"Oleh karena itu Kami mendukung sepenuhnya upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk secara terus-menerus menghadirkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan serta merata di tanah Papua," tandas Sabar Daniel menambahkan.
