Upaya Gubernur DKI dalam mengatasi polusi di Jakarta dipertanyakan fraksi Golkar di DPRD/Net
Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta pertanyakan pemerintah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal upaya memperbaiki kualitas udara di DKI Jakarta. Meskipun Anies sudah pernah mengeluarkan Instruksi Gubernur untuk mengatasi kondisi udara dan air di Jakarta.
Masukan sekaligus kritikan ini disampaikan fraksi Golkar dalam Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/8).
"Jakarta menempati urutan ketiga kota paling berpolusi di dunia. Sampai sejauh mana Pemprov DKI Jakarta dapat mengatasi hal tersebut. Perlu data-data untuk mengukur kualitas udara dan kualitas air di wilayah DKI Jakarta," ujar salah satu perwakilan fraksi Golkar DPRD DKK Tandanan Daulay.
Demi menyelesaikan masalah dari akar persoalan, fraksi Golkar meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta cari data yang valid soal penyebab polusi udara di Jakarta.
Maksudnya adalah dengan merinci secara detail berapa persen emisi gas buang dari kendaraan angkutan umum dan kendaraan pribadi. Berapa persen limbah B3. Berapa banyak sampah limbah rumah tangga serta limbah sanitasi yang menyebakan polusi udara di Jakarta.
"Fraksi Partai Golkar mengharapkan Dinas Lingkungan Hidup memberi data yang valid penyebab kualitas udara dan air menjadi tercemar," tutupnya.
Diketahui, indeks kualitas udara (Air Quality Index/AQI) Jakarta berada di angka 134 dengan kandungan polusi PM 2,5 sebesar 49,2 mikkrogram/m3. Angka inilah yang membuat Jakart masuk peringkat atas kota paling berpolusi di dunia.
Anies bukan hanya diam soal polusi di Jakarta. Dia telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) 66/2019 tentang pengendalian kualitas udara di Jakarta. Namun, hasilnya memang belum terlihat dalam memperbaiki kondisi udara di Jakarta.
