Berita

Anies Baswedan/Net

Nusantara

Anies Siap Jika Pusat Ingin Bekasi Gabung Ke Jakarta

SELASA, 20 AGUSTUS 2019 | 02:29 WIB | LAPORAN:

Pembagian wilayah suatu daerah merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat. Tugas pemerintah daerah sebatas menaati keputusan tersebut.

Begitu tegas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi wacana Kota Bekasi melebur ke wilayah Jakarta.

“Aspirasi itu kita menghargai, kita menghormati dan biar berproses di pemerintah pusat karena prosesnya bukan antar wilayah," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/8).


Menurutnya, secara ekonomi, kawasan Jakarta merupakan penyangga ekonomi yang terintegrasi satu sama lain. Hanya saja, ada administrasi pemerintahan yang berbeda.

"Tapi secara ekonomi Jakarta dengan kabupaten dan kota yang bertetangga, seperti Bekasi, Tangsel, Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, itu sebagai satu perekonomian relatif terintegrasi," ujarnya seperti dikutip RMOLJakarta.

Namun demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan bersikap pasif dan siap menerima apa saja yang diputuskan oleh pemerintah pusat.

“Kan keputusan lewat UU, PP, kita berkewajiban melaksanakan. Jadi prosesnya bukan dengan DKI tapi dengan pemerintah pusat," tutup Anies.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya