Jokowi Nggak Perlu Bikin Kementerian Investasi, Cukup Perbaiki Birokrasi

Rencana pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi di Indonesia dinilai sebagai solusi yang kurang tepat.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai pemerintah seharusnya memperbaiki sistem birokrasi yang dinilai terlalu berbelit di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Sebab, birokrasi yang berbelit acapkali membuat para investor mengurungkan niat menanamkan modal di tanah air.

“Problem investasi bukan pada aspek apakah harus ada Kementerian Investasi atau tidak. Tapi faktanya berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, aspek lahan, aspek berbelit-belitnya perizinan di daerah dan lain-lain," jelasnya di Kantor INDEF di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Senin (19/8).

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan rencana untuk membuat kementerian baru di periode kedua nanti. Kementerian itu adalah Kementerian Investasi dan Kementerian Ekspor.

Tujuannya, agar investasi di dalam negeri semakin meningkat dan bisa membantu pertumbuhan ekonomi bangsa.

Namun demikian, Eko menilai dua kementerian merupakan barang baru yang masih belum terlihat turunan tugas dan fungsi yang akan dijalankan. Sehingga, efektivitas dalam menjaring investasi masih belum bisa ditebak.

“Kementerian Investasi kelembagaan yang kita belum tahu kira-kira efektif enggak,” pungkasnya.