Berita

Abdullah Pute bersama anggota DPD asal Sumatera/Net

Politik

DPD RI Harus Lahirkan Kreativitas Percepatan Pembangunan

SENIN, 19 AGUSTUS 2019 | 18:34 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Setelah terpilih menjadi anggota DPD RI pada Pemilihan Legislatif 17 April 2019 lalu, mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh menggagas silaturahmi senator terpilih 2019-2024.

Kegiatan silaturahmi senator ini berlangsung 18 hingga 20 Agustus di Kota Batam, Kepulauan Riau. Silaturahmi ini dihadiri hampir seluruh anggota DPD khususmya wilayah Sumatera. Pada hari kedua, digelar dialog dengan tema "Eksistensi DPD RI 2019-2024 Antara Tantangan dan Harapan".

Dialog diisi oleh narasumber pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, dan politisi yang juga mantan anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani.


Dalam pembukaan kegiatan dialog, Abdullah Puteh menekankan bahwa DPD kedepan harus melahirkan kreativitas agar percepatan pembangunan di daerah semakin terasa.

"Pembangunan di daerah harus diarahkan kepada hal-hal yang prioritas seperti pengentasan kemiskinan, dan modernisasi pertanian. Mengingat Indonesia merupakan negara agraris," kata Abdullah Puteh.

Abdullah Puteh yakin bahwa DPD merupakan jalan terbaik membangun bangsa. DPD juga harus mendorong pemerintah pusat agar mampu menempatkan anggaran di setiap lembaga pemerintahan, secara proporsional sesuai prioritas pembangunan dan kebutuhan di setiap daerah.

Sedangkan, pakar hukum tata negara Margarito Kamis meginginkan agar DPD dapat melakukan pertemuan bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia secara berkala agar terjalin kolaborasi.

Margarito mendukung langkah Abdullah Puteh dan La Nyalla Mattalitti menjadi pimpinan DPD RI. Karena sosok Abdullah Puteh dan La Nyalla Mattalitti mempunyai gagasan yang besar menguatkan DPD dan memiliki pribadi pendengar yang baik.

Ahmad Yani dalam pernyatannya mengatakan, sudah seharusnya DPD menjalankan wewenangnya dengan tegas dan kuat karena pembangunan di bangsa ini selalu berkaitan dengan daerah.

Bustami Zainudin senator dari Lampung juga mengatakan hal yang sama, DPD menurutnya membutuhkan pemimpin yang mumpuni, memiliki prinsip dan komitmen tinggi.

"Bukan mencari komandan yang mengatur-atur kita sebagai anak buah. Bukan juga mencari orang pintar secara akademi tetapi melempem," kata Bustami.

Ditegaskannya, DPD membutuhkan nahkoda agar kedepan lebih baik lagi, dan mampu membawa perubahan menjadi jembatan daerah masing-masing.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya