Berita

Azmin Aulia akan kembali dimintai keterangan oleh KPK/Net

Hukum

Adik Kandung Eks Mendagri Kembali Jalani Pemeriksaan Penyidik KPK Sebagai Saksi Tannos

SENIN, 19 AGUSTUS 2019 | 11:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur PT Gajendra Adhi Sakti, Azmin Aulia, yang juga adik kandung dari mantan Mendagri Gamawan Fauzi.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PLS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/8). Ini merupakan panggilan kesekian yang didapat Azmin Aulia dari lembaga antirasuah tersebut.

Selain Azmin, KPK juga memanggil Vice President Internal Affairs PT Biomorf Lone Indonesia, Amilia Kusumawardani Adya Ratman, pensiunan PNS Kemendagri Ekworo Boedianto, mantan pegawai PT Murakabi Sejahtera Tri Anugerah Ipung F, dan 2 orang pihak swasta Deniarto Suhartono dan Muhammad Nur.


KPK juga memanggil seorang tersangka lain dalam kasus ini yaitu Isnu Edhi Wijaya. Pemanggilannya juga sebagai saksi untuk Paulus Tannos (PLS).

Empat tersangka baru kasus ini telah ditetapkan. Yakni anggota DPR RI 2014-2019 Miriam S Hariyani (MSH), Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) sekaligus Ketua Konsorium PNRI Isnu Edhi Wijaya, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Elektronik Husni Fahmi, dan Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra Paulus Tannos (PLS).

Dalam kasus ini, Miriam diduga meminta jatah dari Plt. Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman sebesar 100 ribu dolar AS saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) di Komisi II DPR RI pada 2011. Permintaan itu disanggupi oleh Irman. Penyerahan duit dilakukan di sebuah SPBU di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan melalui perantara.

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH (Miriam) diduga diperkaya 1,2 juta dolar AS terkait proyek KTP-el," kata Pimpinan KPK, Saut Situmorang.

Sementara tersangka Isnu bersama konsorsium PNRI mengajukan penawaran paket pengerjaan dengan nilai kurang lebih Rp 5,8 triliun pada 30 Juni 2011. Konsorsium PNRI ini dimenangkan sebagai pelaksana pekerjaan penerapan KTP-el tahun anggaran 2011-2012.

Terdapat sejumlah konsorsium dari Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang menggarap proyek kartu penduduk berbasia elektronik ini. Antara lain Perum PNRI, PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo persero), PT LEN Industri (persero), PT Quadra Solution, hingga PT Sandipala Arthaputra.

Konsorsium tersebut menerima pembayaran atas pengerjaan proyek KTP-el sekitar Rp 4,92 triliun dari harga riil pelaksanaan proyek KTP-el 2011-2012 yang jumlahnya hanya Rp 2,6 triliun.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya